TEKNIK PEMBUATAN, PERUBAHAN, PENJELASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan

      1. Penamaan

           Penamaan adalah uraian singkat tentang isi peraturan perundang-undangan yang didahului dengan penyebutan jenis, nomor dan tahun pembentukanya, serta kalimat singkat yang mencerminkan isi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

            Penamaan suatu peraturan perundang-undangan selalu dicamtumkan dalam setiap peraturan perundang-undangan, dan juga dalam setiap rancangan peraturan perundang-undangan. Penamaan suatu peraturan perundang-undangan selalu dituliskan dalam huruf besar ( kapital ), dan bagi suatu rancangan peraturan perundang-undangan nomor dan tahun pembentukannya dikosongkan.

2. Pembukaan

          Pembukaan dalam suatu peraturan perundang-undangan terdiri atas:

a        lembaga yang membentuk, adalah lembaga yang berwenang membentuk, mengesahkan, atau menetapkan peraturan perundang-undangan yang ditulis dengan huruf kapital.

b     Konsiderans atau menimbang, berisi tentang, pertama alasan atau dasar pertimbangan mengapa peraturan perundang-undangan perlu dibentuk, kedua memuat pokok-pokok pikiran yang merupakan konstatasi fakta secara singkat yang menggerakkan pembentuk peraturan perundang-undangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan, ketiga konsiderans dituliskan dengan kata “Menimbang” yang apabila konsiderans terdiri lebih dari satu pertimbangan maka tiap pertimbangan didahului dengan huruf kecil a, b, c dan seterusnyua, didahuli kata bahwa, serta diakhiri dengan tanda baca titik koma ( ; ).

c         Mengingat atau dasar hukum ditulis dengan urutan sebagai berikut, pertama peraturan yang memberikan kewenangan bagi terbentuknya peraturan perundang-undangan, kedua peraturan yang setingkat, ketiga dasar hukum dituliskan dengan kalimat “ Mengingat” dan apabila dasar hukum itu terdiri lebih dari satu maka tiap-tiap peraturan perundang-undangan ditulis dengan urutan angka diakhiri dengan tanda baca titik koma. Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, atau apabila sama tingkatannya maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya atau apabila tahun pembentukannya sama, maka didasarkan nomor urutan pembentukan peraturan perundang-undangan. 

      3. Judul

         Judul peraturan perundang-undangan ditulis dengan urutan sebagai berikut,

1. kalimat yang diletakkan sesudah perkataan memutuskan dan menetapkan

2. Judul suatu peraturan perundang-undangan dituliskan dengan huruf besar.

       4. Batang Tubuh

            Dalam suatu batang tubuh peraturan perundang-undangan biasanya dirumuskan dalam pasal-pasal, dan disamping itu apabila materi peraturan perundang-undangan terlalu luas akan dibagi paragraf dan bab. Dalam pasal juga dirumuskan dalam bentuk ayat-ayat, yang mana satu ayat hanya mengatur satu hal saja dan dirumuskan dalam satu kalimat, serta kalimat dalam pasal pendek-pendek.

            Batang tubuh peraturan perundang-undangan disusun sebagai berikut:

            a. Ketentuan Umum

           Ketentuan umum diletakan di dalam bab pertama atau dalam pasal-pasal yang pertama, ketentuan umum berisi tentang defenisi-defenisi, ketentuan pengertian-pengertian, singkatan-singkatan.

            b. Ketentuan Materi yang diatur

          Kelompok  ketentuan materi yang diatur diletakan setelah ketentuan umum. Ketentuan materi yang diatur tersebut pembagiannya tergantung pada luas atau tidaknya materi peraturan perundang-undangan.

            c. Ketentuan Pidana

           Ketentuan pidana merupakan ketentuanyang tidak mutlak ada, kadang ketentuan pidana diperlukan dan juga kadang tidak diperlukan, tergantung materi yang diatur untuk efektifitas pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Namun apabila ketentuan pidana dimusukan maka harus memperhatikan:

(1)   Ketentuan dalam pasal 103 KUHP yang menegaskan bahwa dalam delapan titel yang pertama dari buku I KUHP berlaku juga terhadap perbuatan-perbuatan yang dalam peraturan perundang-undangan yang diancam pidana, kecuali ditentukan lain.

(2)   Dirumuskan secara jelas, tegas, dan cermat karena berkaitan dengan kepastian hukum, dan perumusan sanksi tersebut bersifat kumulatif, alternatif atau kumulatif/alternatif.

            d. Ketentuan Peralihan

          Ketentuan peralihan adalah ketentuan yang bersifat transito, yaitu ketentuan yang mengatur mengenai penyesuaian keadaan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan yang baru itu sehingga tidak membawa dampak yang tidak dikehendaki dan untuk efektifitas berlakunya peraturan perundang-undangan.

                                    Ketentuan peralihan secara garis besar meliputi:

(1)   ketentuan tentang penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keadaan sewaktu mulai berlakunya, yang sifatnya tetap.

(2)   Ketentuan tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan baru secara berangsur-angsur.

(3)   Ketentuan tentang penyimpangan untuk sementara waktu dari peraturan perundang-undangan.

(4)   Ketentuan-ketentuan khusus bagi keadaan atau hubungan yang sudah ada pada saat berlakunya peraturan perundang-undangan. 

e. Ketentuan Penutup

            Ketentuan penutup merupakan bagian terakhir dari batang    tubuh peraturan perundang-undangan yang berisi:

(1)   penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, penunjukkan yang diikutsertakan dapat berupa pejabat yang diberi kewenangan untuk memberikan izin, mengangkat pegawai.

(2)   ketentuan pemberian nama singkat ( citeer titel ) atau judul kutipan pada   peraturan perundang-undangan yang apabila judul peraturan perundang-undangan terlalu panjang.

(3)   Ketentuan tentang saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan yang mana dapat dirumuskan pertama, bila ditentukan lain peraturan perundang-undangan  mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. kedua ditentukan mulai bgerlakunya pada tanggal tertentu, diserahkan kepada instansi lain atau hanya berlaku beberapa bagian.

(4)   Ketentuan tentang pengaruh peraturan perundang-undangan yang baru dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

            f. Penutup

                        Peraturan perundang-undangan dalam bagian penutup memuat:

1.      rumusan tentang perintah pengundangan.

2.      Kedua, keterangan tentang tanggal pengesahan dan penetapan dan penandatanganan pejabat. Sesudah penutup dicamtumkan keterangan tentang pengundangan dan lembaran negara yang mengudangkan peraturan perundang-undangan.  

 

B. Teknik Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

            Dalam suatu perubahan peraturan perundang-undangan meliputi:

  1. menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan, menghapus ketentuan yang sudah ada yang berbentuk bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, perkataan, angka, huruf, tanda baca, dan lain-lain.
  2. mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan yang lain baik yang berbentuk bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, perkataan, angka, huruf, tanda baca, dan lain-lain.

Sedangkan dalam mengadakan perubahan peraturan perundang-undangan hal-hal yang harus diperhatikan:

  1. perubahan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan tidak mengubah sistematika.
  2. dalam penamaan jika terjadi beberapa kali perubahan hendaknya perumusan penamaan disebut peraturan perundang-undangan yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang keberapa kalinya.
  3. dalam konsiderans peraturan perundang-undangan  yang diubah dikemukakan alasan perubahan dan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
  4. batang tubuh dalam perubahan peraturan perundang-undangan terdiri dari dua pasal yang ditulis dengan angka romawi, yang mana pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan peraturan perundang-undangan yang diubah, dan urutan perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan huruf besar, pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya peraturan perubahan tersebut.
  5. disamping adanya perubahan juga dikenal adanya pencabutan peraturan perundang-undangan yang disertai dengan penggantian dan pencabutan tanpa penggantian.

Teknik Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan

            Penjelasan merupakan suatu kesatuan penjelasan resmi dari pembentuk peraturan perundang-undangan  yang dimaksudkan untuk membantu mengetahui maksud latar belakang peraturan perundang-undangan  diadakan, dan dimaksudkan menjelaskan yang perlu dijelaskan. Dalam naskah penjelasan terdiri dari pertama penjelasan umum yang berisi tentang latar belakang pemikiran secara sosiologis, politis, budaya, dan sebagainya dibentuknya peraturan perundang-undangan , kedua penjelasan pasal demi pasal.

            Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perubahan peraturan perundang-undangan:

  1. isi penjelasan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan itu sendiri.
  2. penjelasan tidak merupakan pengulangan dari naskahnya atau dalam pasal-pasal.
  3. penjelasan defenisi atau pengertian yang tidak dijelaskan dalam ketentuan umum.
  4. penjelasan tidak berisi penambahan norma baru dan apabila suatu pasal ayat tidak memerlukan penjelasan, hendaknya diberikan keterangan cukup jelas.
  5. penjelasan dimuat dalam tambahan lembaran negara. 
About these ads

About Masala Hukum

konsultasikan masalah Hukum Anda, Saya siap membatu secara gratis.

Posted on 2 September 2013, in Contoh, Per-uuan. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Ada pertanyaan?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d bloggers like this: