CONTOH GUGATAN CITIZEN LAW SUIT

Jakarta, 29 Mei 2006

Yang Terhormat,

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Di Jakarta

 

Hal : PERMOHONAN PRAPERADILAN

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hotma Timbul H, S.H., Niko Adrian, S.H.; SonnyWarsito, S.H.; Ester I. Jusuf, S.H.; Deni Ardiansyah, S.H. M.H.; Erick S. Paat, S.H.; Erick Asmansyah, S.H.; Sondang Frishka, S.H., LL.M.; Lamria Siagian, S.H.;  Saor Siagian, S.H.; Muhammad Ichsan, S.H.; Jon B. Sipayung, S.H.; Lies  Astutiningrum, S.H.; Para Advokat dan Pembela Umum (Public Defenders) dari kantor  APHI (Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), yang berdomisili hukum  di Jalan Raya Pasar Minggu 1 B Km.17,7, Lt. 3, Pasar Minggu Jakarta Selatan, dalam hal ini  secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir)  bertindak untuk dan atas nama dan atau mewakili :

1. Nama                       : Raymond Rajaurat S

    Alamat                     : Griya Lembah Depok Blok C-1/12, RT.005, RW.24, Kelurahan            Abadi Jaya, Kecamatan Suka Jaya, Depok.

   Untuk selanjutnya disebut sebagai………………………………………………………….…. Pemohon I

2. Nama                       : Ir. Iwan Sumule

   Alamat                      Jl. Selat Makasar GIII/16 (Kav-Al) Duren Sawit, Jakarta Timur

 Untuk selanjutnya disebut sebagai ………………………………………………………………Pemohon II

3. Nama                       : Syarifudin

    Alamat                     : Kp. Cayur, Ds. Pasir, Kec. Kronjo, Tangerang, Banten

Untuk selanjutnya disebut sebagai …………………                  ……………………….………Pemohon III

4. Nama                       : Masinton Pasaribu

   Alamat                      : Kel. Gedong RT/RW 006/012, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur

Untuk selanjutnya disebut sebagai…………………………………………….………………… Pemohon IV

5. Nama                       : Olisias Gultom, ST.

   Alamat                      : Jl. Lontar Luar, RT/RW: 004/004, Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta  Utara

Untuk selanjutnya disebut sebagai ……………………………………………….………………….Pemohon V

6. Nama                       : Clemens YH. Fernandez

    Alamat                     : Kp. Baru Utara RT/RW: 01/06, Pakulonan, Serpong,Tangerang, Banten

Untuk selanjutnya disebut sebagai ……………………….………………………….……………Pemohon VI

7. Nama                       : Eduard B. Hutagalung

Alamat                      : Jl. Tambak II Blok B No.4 RT 04/05 Pegangsaan – Menteng, Jakpus

Untuk selanjutnya disebut sebagai ………………………………..………….………………..Pemohon VII

8. Nama                       : F. Arie Purnama

   Alamat                      : Jln. Villa Galaxy Blok C2, No.3, Jaka Setia, Bekasi Selatan

Untuk selanjutnya disebut sebagai ………………………………………………….……….Pemohon VIII

9. Nama                       : Joni Sutarman

   Alamat                      : Jl. Kalibaru Timur No. 184A, Jakarta Pusat

Untuk selanjutnya disebut sebagai …………………………………………………….………Pemohon IX

10. Nama                     : Aji Kusuma

    Alamat                     : Jl. Sumenep No.27 Menteng, Jakpus

Untuk selanjutnya disebut sebagai ………………………………………………………….….Pemohon X

11. Nama                     : D. Hermawan

      Alamat                   : Jl. Kingkit IV/59, Jakpus

Untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………………….…… Pemohon XI

12. Nama                     : Sulzer Sibarani, S.E.

     Alamat                    : Jl. Musyaawarah No.27, Jagakarsa, Jaksel

Untuk selanjutnya disebut sebagai ……………………………………………………….…..Pemohon XII

13. Nama                     : Oka Wijaya

Alamat                   : Jl. Kemanggisan Pulo II/38 RT/RW 001/09, Palmerah, Jakarta Barat

Untuk selanjutnya disebut sebagai ……………………………………………………….….Pemohon XIII

14. Nama                     : Gomos Simanjuntak, S.H.

     Alamat                    : Komp. DPR Blok E3 No. 394, Kalibata, Jaksel

Untuk selanjutnya disebut sebagai ………………………………………………………….Pemohon XIV

 

Yang kesemuanya memilih domisili di kantor kuasanya di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 17,7  No. 1 B, Lt. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang menggunakan prosedur Hak Gugat Warganegara (Citizen Lawsuits/ Actio popularis ) sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan praperadilan ini, untuk selanjutnya disebut sebagai Para  Pemohon

Bahwa PARA PEMOHON dengan ini mengajukan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan atas dasar penghentian penuntutan yang tidak sah, terhadap :

NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.

KEJAKSAAN AGUNG RI, Cq. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN, beralamat di Jl. Rambai I Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar hukum diajukannya Permohonan Praperadilan ini

adalah sebagai berikut :

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON DALAM  MENGAJUKAN PERMOHONAN  DENGANMENGGUNAKAN PROSEDUR HAK GUGATWARGA  NEGARA (CITIZEN LAWSUIT/ ACTIO POPULARIS)

1.      Bahwa dalam Pasal 80 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan bahwa : “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang  berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.

2.      Bahwa PARA PEMOHON merupakan pihak ketiga yang berkepentingan dalam pengajuan praperadilan terhadap TERMOHON berkaitan dengan penghentian penuntutan, berupa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKPPP), yang tidak sah dalam kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Soeharto, mantan Presiden RI, di 7 yayasan yang didirikan dan dikuasainya, yaitu : Dharmais, Dakab, Supersemar, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Dana Mandiri, Gotong Royong dan Trikora, berdasarkan alasan-alasan sebagai  berikut :

2.1.   Bahwa PARA PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai  kepedulian dalam perlindungan dan penegakan hak-hak asasi manusia di Indonesia,  termasuk di dalamnya penegakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

2.2.   Bahwa pada tahun 1998, sewaktu masih menjadi mahasiswa, PARA PEMOHON adalah  aktifis mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang turut berperan dalam upaya “menurunkan” Soeharto dari “singgasana” Presiden RI pada 20 Mei 1998, dengan berbagai aksi demonstrasi yang diikuti dan atau dipelopori oleh mereka, tanpa mempedulikan kepentingan pribadi mereka, dengan satu tujuan mengakhiri kepemimpinan Soeharto sebagai presiden, yang selama sekitar 32 tahun telah memimpin  dengan otoriter, yang ditandai dengan pelbagai pelanggaran HAM yang terjadi, seperti  Tanjung Priok, Talangsari, penculikan aktifis, dll., maupun tindak korupsi yang merugikan  kepentingan bangsa dan negara ini, sehingga menjadi salah satu sebab Indonesia terpuruk  dalam krisis moneter dan ekonomi pada tahun 1997-1998.

2.3.   Bahwa dalam gugatan ini  Para pemohon menggunakan mekanisme dan atau prosedur  gugatan/permohonan Hak Gugat/Permohonan Warga Negara (Citizen Lawsuits// Actio popularis ), yang sudah diakui dalam doktrin hukum dan praktek peradilan di Indonesia,  yaitu bertindak sebagai warga Negara Indonesia yang mempunyai kepedulian terhadap penegakan, perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya Penegakan pemberantasan korupsi di Indonesia

2.4.   Hak Gugatan/Permohonan Warga Negara (Citizen Lawsuits/ Actio popularis) pada dasarnya adalah gugatan/permohonan yang diajukan oleh warga Negara terhadap tindakan atau perbuatan penguasa atau pemerintah yang bersifat melanggar ketentuan  hokum yang merugikan kepentingan umum dan atau Negara.

2.5.   Bahwa landasan hukum PARA PEMOHON mengajukan permohonan praperadilan dengan menggunakan mekanisme dan atau prosedur Gugatan/Permohonan Warga Negara (Citizen Lawsuits/ Actio popularis) adalah sebagaimana ditentukan dalam :

a.       Perundang-undangan, sebagaimana secara implisit ditentukan dalam Pasal 100Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa : Setiap orang, kelompok organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya berhak berpartisipasi dalamperlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia”.

b.      Praktek Peradilan, sebagaimana nyata dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengakui hak gugat dari beberapa warga Negara yang menggugatpelanggaran HAM oleh pemerintah terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) yangdideportasi dari Malaysia ke Nunukan

2.6        Bahwa oleh karena tindakan TERMOHON mengeluarkan SKPPP merupakan tindakan  yang melanggar hokum (sebagaimana diuraikan dalam Bab III. Analisa Hukum) danmerugikan kepentingan Negara dan atau kepentingan umum (sebagaimana diuraikan dalam Bab IV. Kerugian negara),

maka berdasarkan dalil-dalil di atas, PARA PEMOHON  dapat bertindak sebagai warga Negara yang mewakili kepentingan umum yang dirugikan  oleh TERMOHON, sebagai aparatur Negara di bidang penuntutan, untuk mengajukan  permohonan praperadilan ini sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.

II. FAKTA-FAKTA HUKUM

1.      Bahwa masa-masa pemerintahan orde baru, di bawah pemerintahan Soeharto, sekitar tahun 1966-1998, merupakan salah satu “masa kegelapan bagi bangsa Indonesia, yang mana selama masa pemerintahannya, secara otoriter dan tiran, ia memberangus lawan-lawan politiknya atau orang-orang yang dianggap sebagai lawannya, baik denganpembunuhan, penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang maupunbentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) lainnya serta melakukantindakan-tindakan yang memperkaya diri, keluarga dan kroni-kroninya.

2.       Dalam kasus-kasus pelanggaran HAM, Komnas HAM telah mengidentifikasi 13 kasus pelanggaran HAM berat yang diduga dilakukan oleh Soeharto ketika ia berkuasa (Bukti P-6), sehingga menjadi hal yang sepatutnya apabila para korban pelanggaran HAM tersebut, seperti dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan II, Talangsari, Penculikan Aktifis,  Tanjung Priok, Kerusuhan Mei 1998, dll., gencar dan konsisten menuntut agar dilakukan  pengadilan terhadap mantan presiden RI tersebut. (Bukti P-7)

3.      Dalam kaitannya dengan memperkaya diri, keluarga dan kroninya, terungkap fakta-fakta  sebagai berikut :

  1. Sejak tahun 1975-76 menurut mantan Menko Ekuin dan Wasbang, diperintahkan 5% laba bersih bank milik pemerintah dalam setahun setelah dipotong pajak untuk diserahkan kepada yayasan-yayasan yang dipimpin Soeharto, seperti YayasanSupersemar atau Yayasan Dharmais.
  2. Menurut Global Corruption Watch, sebagaimana diungkapkan oleh Transparancy Internasional dalam tempo interaktif, diungkapkan bahwa Soeharto menempatiposisi pertama dalam kasus penggelapan uang, yaitu sebesar US$ 15-35 miliar,dengan peringkat kedua Ferdinand Marcos sebedar US$ 5 miliar, diikuti Milosevic, Fujimori, Estrada, dll. (Bukti P-8)
  3. Menurut Meneg. Agraria/Kepala BPN Hasan Basri Durin, keluarga Cendana, dengan atas nama pribadi dan badan hukum atau perusahaan menguasai 204.983 ha tanahbersertifikat HGB dan hak milik. (Bukti P-9)
  4. Menurut Koran Independent London tertanggal 16 Maret 1999, keluarga Cendana telah menjual properti di London senilai 11 juta poundsterling (setara 165 miliar rupiah). (Bukti P-10)
  5. Adanya rekening atas nama Soeharto di 72 bank di dalam negeri dengan nilaideposito Rp. 24 miliar, Rp. 23 miliar tersimpan di BCA dan tanah seluas 400 ribu hektar atas nama keluarga Cendana, sebagaimana diungkapkan Jaksa Agung di dipan Komisi I DPR pada 7 Desember 1998. (Bukti P-11).
  6. Menurut The Asian Wall Street Journal pada atahun 1999, Soeharto dinyatakansebagai presiden terkaya di dunia, dengan 1.247 perusahaan keluarga.. (Bukti P-12).
  7. dan hasil-hasil memperkaya diri lainnya, yang tidak sebanding dengan penghasilan Soeharto sebagai presiden saat itu, yang dapat diasumsikan, tidak mungkin lebih dari 20 juta rupiah perbulan, yang selama 32 tahun berkuasa kekayaannya seharusnya tidak lebih dari tujuh miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah.

4.      Setelah berkuasa selama sekitar 32 tahun, akibat desakan dari ratusan ribu mahasiswa dan rakyat, yang ditandai dengan penembakan terhadap 4 orang mahasiswa Trisakti, yang gugur sebagai pahlawan reformasi, serta tewasnya ratusan atau bahkan ribuan orang akibat tragedi mei 1998, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Presiden RI, yang selanjutnya kedudukannya digantikan oleh Wakil Presiden saat itu, BJ Habibie.

5.      Pada masa pemerintahan Presiden Habibie, pada tanggal 22 September 1999 Pjs. Jaksa Agung, Ismudjoko, meningkatkan status hukum kasus penyalahgunaan dana yayasan-yayasan yang dipimpin Soeharto dari penyelidikan ke penyidikan yang mana kurang dari tiga minggu kemudian, yaitu pada 11 Oktober 1999, penyidikan tersebut justru dihentikan dengan keluarnya SP3.

6.      Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, Jaksa Agung Marzuki Darusman, membuka kembali kasus Soeharto tersebut dan mencabut SP3 yang telah dikeluarkan pada 6 Desember 1999, yang mana selanjutnya menetapkan Soeharto sebagai tersangka kasus penyalahgunaan dana 7 yayasan pada 31 Maret 2000, dan kemudian berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan status terdakwa pada 3 Agustus 2000, untuk selanjutnya Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melimpahkan berkasnya kepengadilan negeri Jakarta Selatan pada 8 Agustus 2000.

7.      Pada persidangan pertama tanaggal 31 Agustus 2000 terdakwa Soeharto tidak datang dengan alasan sakit, sehingga sidang ditunda tanggal 14 September 2000, yang mana pada 5 September 2000, Ketua Majelis Hakim Lalu Mariyun memandang perlu untuk membentuk tim dokter independen.

8.      Pada persidangan kedua, 14 September 2000, Terdakwa Speharto kembali tidak hadir dengan alasan sakit, sehingga majelis hakim memerintahkan terdakwa untuk hadir pada persidangan ketiga 28 September 2000. Sedangkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatansendiri bekerja sama dengan Depkes, membentuk tim dokter independen, denganmendapat bantuan dari IDI, Fak. Kedokteran UI, UGM dan Unair, yang selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada 23 September 2000 di RSPP.

9.      Setelah menerima hasil Tim Dokter Independen, Majelis hakim mengeluarkan putusan sela yang memutuskan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat diterima dan mengembalikan berkas perkara kepada JPU, dengan alasan kondisi kesehatan terdakwa tidak layak disidangkam karena menderita kerusakan otak secara permanen sehingga tidak mampu menghadiri persidangan.

10.  Terhadap putusan tersebut, JPU mengajukan banding ke PT DKI Jakarta, yang kemudian membatalkan putusan PN jaksel dan memerintahkan agar persidangan kasus terdakwa Soeharto di buka kembali.

11.  Atas putusan PT DKI Jakarta tersebut, kuasa hukum terdakwa Soeharto mengajukan kasasi ke MA, yang kemudian dengan putusan No.:1846 K/Pid/2000, 2 Februari 2001memutuskan untuk membatalkan putusan PT DKI Jakarta dan menguatkan putusan PN  Jaksel yang menyatakan dakwaan JPU dinyatakan tidak dapat diterima, dengan menambahkan catatan dalam putusan kasasinya bahwa MA memerintahkan kepada kejaksaan untuk mengobati Soeharto sampai sembuh agar sewaktu-waktu dapat diajukan  ke persidangan.

12.  Pada tanggal 29 Oktober 2001, melalui surat nomor : Rau/0.1.14/Fu.1/10/2001, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan meminta pendapat hukum kepada Mahkamah Agung  dalam rangka pelaksanaan putusan kasasi aquo.

13.  Atas permintaan tersebut, MA mengeluarkan pendapat hukum (fatwa) dalam suratnya kepada Jaksa Agung, dengan tembusan kepada Jampidsus, Kajati DKI jakarta, Ketua PN Jaksel dan Kajari Jaksel, melalui surat bernomor KMA/865/XII/2001, yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa Soeharto tidak dapat diajukan ke pengadilan, yang mana pendapat tersebut didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan Tim dokter RSCMNo.:249/TU.K/Rhs/VII/2001, yang menyatakan bahwa HM Soeharto tidak dapat diharapkan sembuh dengan metode pengobatan saat ini.

14.  Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, berkaitan dengan kasus Soeharto di atas, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri JakartaSelatan pada 11 Mei 2006 telah mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKPPP) dengan terdakwa Soeharto dalam kasus korupsi dan ataupenyalahgunaan dana 7 yayasan yang pernah dikuasainya, yang diterima oleh putri sulung Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana pada 15 Mei 2006.

15.  Landasan hukum yang mendasari dikeluarkannya SKPPP tersebut adalah ketentuan yang diatur dalam pasal 140 ayat (2) huruf a dan d serta pasal 46 ayat (1) huruf b UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP berbunyi : “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum,  penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.” Pasal 140 ayat (2) huruf d KUHAP berbunyi : “Apabila kemudian ternyata ada alasan  baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.” Pasal 46 ayat (1) huruf b KUHAP berbunyi : “Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada  orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila : b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana.”

16.  Sebagai konsekuensi dari dikeluarkannya SKPPP tersebut, maka status hukum Soehartosebagai terdakwa otomatis gugur atau tidak berlaku lagi, disamping semua benda yang telah disita dari Soeharto, seperti harta atau barang bukti lainnya wajib dikembalikan.

17.  SKPPP yang dikeluarkan oleh Kejari Jakarta Selatan tersebut menimbulkan gelombang protes di kalangan masyarakat, seperti tokoh partai, LSM, mahasiswa, aktifis perempuan, dll.

III. ANALISA HUKUM

1.      Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam butir II., PEMOHON berpendapat bahwa alasan dan dasar hukum Kejari Jakarta Selatan menerbitkan SKPPP dengan terdakwa Soeharto dalam kasus korupsi dan atau penyalahgunaan dana 7 yayasan yang pernahdikuasainya, adalah prematur dan cacat hukum.

2.      Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum pendapat PEMOHON adalah sebagai berikut :

      2.1 SKPPP BERSIFAT PREMATUR

  1. Dalam putusan kasasi kasus Seoharto No.:1846 K/Pid/2000, 2 Februari 2001, MAselain menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima jugamemerintahkan kepada kejaksaan untuk mengobati Soeharto sampai sembuh agar sewaktu-waktu dapat diajukan ke persidangan.Hingga saat ini belum terbukti adanya upaya kejaksaan untuk melakukan upayapengobatan menyeluruh terhadap Soeharto, bukan hanya sekedar pemeriksaanmedis, baik di dalam maupun di luar negeri.
  2. Oleh karena itu penerbitan SKPPP tanpa terlebih dahulu melaksanakan putusan kasasi diatas merupakan tindakan yang prematur sehingga dapat dinyatakan cacat hukum.
  3. Sedangkan mengenai alasan medis sebagai dasar penerbitan SKPPP, bersumber dari hasil pemeriksaan Tim dokter RSCM (sesuai surat No.:249/TU.K/Rhs/VII/2001, yang Menyatakan bahwa HM Soeharto tidak dapat diharapkan sembuh dengan metode  pengobatan saat ini.
  4. Alasan medis dari Tim RSCM tersebut tidak secara otomatis memberi kewenangan kepada kejaksaan untuk mengeluarkan SKPPP sebelum terlebih dahulu memintasecond opinion kepada (tim) dokter yang lebih ahli dari tim dokter RSCM tersebut, sebagaimana ditentukan dalam pasal 51 huruf b UU No. 29/2004 tentang Praktek Kedokteran, yang menyatakan : Dokter dalam melaksanakan praktik kedokteranmempunyai kewajiban : b. merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.; dan pasal 52 huruf b, yang menyatakan : Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktek kedokteran mempunyai hak : b. meminta pendapat dokter lain.
  5. Oleh karena Tim Dokter RSCM maupun metode pengobatan yang dimilikinya tidak dapat menyembuhkan Soeharto, maka seharusnya Tim Dokter tersebut merujuk pemeriksaan dan pengobatannya ke dokter yang lebih baik, sekaligus merupakankewajiban Kejaksaan untuk merujuk ke dokter yang lebih baik, yang mana dengan adanya status tersangka atau terdakwa, maka hak tersangka atau terdakwa tersebut dalam pasal 52 huruf b aquo diambil alih atau direpresentasikan atau dilaksanakan oleh negara dalam hal ini adalah Kejaksaan.
  6. Kewajiban hukum kejaksaan tersebut juga ditentukan dalam pasal 36 UU No.18/2004 Tentang Kejaksaan, yang menyatakan kewenangan Jaksa Agung untukmemberikan izin kepada tersangka atau terdakwa berobat atau menjalani perawatandi rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukanperawatan di luar negeri.. Mengingat RSCM merupakan rumah sakit rujukan pusat atau nasional, maka sulit diharapkan adanya (tim) dokter di dalam negeri yang lebih baik dari Tim Dokter RSCM yang dapat menyembuhkan Soeharto, sehinggasewajarnya pengobatan dapat dilakukan di luar negeri, seperti Singapura, Malaysia atau Australia, kecuali dapat dibuktikan adanya (tim) dokter dalam negeri lainnya yang dapat lebih baik dari Tim Dokter RSCM.
  7. Dengan demikian penerbitan SKPPP, yang dilakukan juga tanpa melakukan second opinion sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 51 huruf b dan 52 huruf b UU Praktek Kedokteran tersebut, dapat dinyatakan premature dan karenanya cacat hokum dan tidak sah secara hokum..

2.2 .SKPPP CACAT HUKUM

  1. Sesuai dengan Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP, maka penghentian penuntutan, yang dituangkan dalam SKPPP), dilakukan dalam 3 kondisi, yaitu : tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana dan ditutup demi hukum.
  2. Ditutup demi hukum artinya SKPPP diberikan dengan alasan : terdakwa meninggal dunia, nebis in idem, kadaluarsa. (Yahya Harahap, 1993 : 471-472).
  3. Berdasarkan alasan-alasan hukum penghentian penuntutan tersebut tidak terdapat alasan medis/sakit sebagai alasan untuk menghentikan penuntutan, oleh karenanya penerbitan SKPPP kasus Soeharto dengan alasan medis, dan dengan mendasarkan pada pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP adalah cacat secara hukum.

2.3.Oleh karena SKPPP yang dikeluarkan oleh TERMOHON tersebut bersifat  premature, cacat hokum sebagaimana ditentukan dalam KUHAP jo UU No. 31 Tahun 1939 jo UU No. 18 Tahun 2004 jo UU No.29 Tahun 2004 jo TAP MPR No.XI/MPR/1998 Jo TAP MPR No.VI/MPR/2000, maka SKPPP tersebut harus dinyatakan tidak sah secara hokum

IV. KERUGIAN NEGARA

  1. Bahwa tindakan Termohon menerbitkan SKPPP di atas jelas sangat merugikankepentingan umum, khususnya kepentingan kepastian hukum di Indonesia, sehinggadapat menyebabkan timbulnya perasaan di masyarakat bahwa penegakan hukum diIndonesia tidak serius dan atau tidak berlaku untuk “kalangan atas” atau hanya berlaku bagi “masyarakat bawah, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, serta menyebabkan terlegalisasinya praktek KKN yang selama ini terjadi, baik yang dilakukan oleh terdakwa, maupun keluarga atau kroni-kroninya, yang menyebabkan hilangnya kerugian negara tersebut. Dengan demikian termohon telah melanggar Tap MPR No. VI/MPR/2000 khususnya Bab II Pasal 6 ayat (1) dimanaTermohon sebagai alat negara penegak hukum harus dapat menegakkan hukum danmemberikan pengayoman kepada para masyarakat;
  2. Bahwa bagi keuangan negara, maka tindakan Termohon telah menyebabkan upaya untuk mengembalikan keuangan negara yang telah dikorupsi di atas menjadi tidak dapatdilakukan, yang jelas membebani keuangan negara.
  3. Bahwa tindakan Termohon di atas dan telah menimbulkan kerugian sebagaimana diungkapkan di atas juga menimbulkan kerugian bagi PEMOHON selaku organisasi non pemerintah (LSM), yang secara terus menerus telah melakukan ikhtiar dan upaya untuk melakukan advokasi dan penyadaran hukum dan HAM kepada masyarakat, termasuk di dalamnya penegakan pemberantasan korupsi di Indonesia,yang antara ikhtiar dan upaya itudilakukan oleh PEMOHON melalui kegiatan-kegiatan sebagai telah disebut di atas mengenai Kedudukan Hukum dan Kepentingan Penggugat dalam gugatan ini.

 V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya. Pengadilan Negeri JakartaSelatan agar segera mengadakan sidang praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan hak- hak Pemohon berdasarkan Pasal 80 jo. Pasal 78. Jo. Pasal 77 KUHAP, sebagai berikut :

Selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

1.      Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

2.      Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKPPP) terhadap Terdakwa Soeharto atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi dan ataupenyalahgunaan dana di 7 yayasan yang didirikan dan dikuasainya, yaitu : Dharmais,Dakab, Supersemar, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Dana Mandiri, Gotong Royong dan  Trikora, yang diterbitkan oleh TERMOHON, adalah tidak sah dan bertentangan KUHAP jo UU No. 31 Tahun 1939 jo UU No. 18 Tahun 2004 jo UU No.29 Tahun 2004 jo TAP MPR No.XI/MPR/1998 Jo TAP MPR No.VI/MPR/2000.

3.      Memerintahkan Termohon untuk segeramelimpahkan kembali berkas perkara tindak pidana atas nama terdakwa Soeharto tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

 

Terima kasih.

Jakarta, 29 Mei 2006

Hormat Kami,

KUASA PEMOHON

APHI

(Asosiasi Penasehat Hukum Dan Hak Asasi

Manusia Indonesia)

Hotma Timbul H, S.H.,

Niko Adrian, S.H.;

Muhammad Ichsan, S.H.;

Ester I. Jusuf, S.H.;

Deni Ardiansyah, S.H.;

Erick S. Paat, S.H.;

Erick Asmansyah, S.H.;

Sondang Frishka, S.H., LLM.;

Lamria Siagian, S.H.;

Saor Siagian, S.H.;

Sonny Warsito, S.H.;

Jon B. Sipayung, S.H.;

Lies Astutiningrum, S.


 KESIMPULAN

Dalam Perkara Praperadilan No.:09/Pid/Prap/2006/PN.Jak.Sel dan

No.:11/Pid/Prap/2006/PN.Jak.Sel

Antara :

ASOSIASI PENASEHAT HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA (APHI)/INDONESIAN LAWYERS AND HUMAN RIGHTS DEFENDER’S ASOSSIATION,

sebagai PEMOHON Dalam perkara praperadilan No. 09/Pid/Prap/2006/PN.Jaksel Raymond Rajaurat S, dkk. Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON Dalam perkara

praperadilan No. 11/Pid/Prap/2006/PN.Jaksel

 

Lawan

 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN

AGUNG RI Cq. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN, beralamat di Jl. Rambai I Kebayoran  Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON

Diajukan oleh Kuasa PEMOHON:

APHI (Asosiasi Penasehat Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia)

Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

 

Jakarta, 9 Juni 2006

Yang Terhormat,

Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. Reg.:09//Pid/Prap/2006/PN.Jak.Sel

Dan No.Reg.:11//Pid/Prap/2006/PN.Jak.Sel

Di Jakarta

Hal : KESIMPULAN

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama Pemohon dalam perkara praperadilan No. 09/Pid/Prap/2006/PN.Jaksel (untuk selanjutnya disingkat dengan Pemohon) dan Para Pemohon  dalam perkara praperadilan No. 11/Pid/Prap/2006/PN.Jaksel (untuk selanjutnya disingkat  dengan Para Pemohon), bersama ini kami hendak menyampaikan kehadapan forum persidangan  yang terhormat KESIMPULAN PEMOHON dan PARA PEMOHON, yang disusun berdasarkan  hasil proses persidangan perkara ini, yaitu Permohonan Praperadilan PARA PEMOHON; Jawaban TERMOHON; Replik PARA PEMOHON; Duplik TERMOHON; Alat Bukti Surat, baik  dari PEMOHON dan PARA PEMOHON maupun TERMOHON; Alat Bukti Ahli; maupun  berkas-berkas persidangan lainnya, sebagai berikut : Sebelum menguraikan kesimpulan ini lebih lanjut, dengan ini Pemohon dan Para Pemohon menyatakan dengan amat tegas dan jelas untuk tetap berpegang pada dalil-dalil  sebagaimana telah dikemukakan dalam permohonan praperadilan tertanggal 19 Mei 2006 dan  tertanggal 29 Mei 2006 maupun replik tertanggal 7 Juni 2006, dan menolak seluruh dalil-dalil  Termohon dalam Jawabannya tertanggal 6 Juni 2006 dan Duplik tertanggal 8 Juni 2006 maupun  kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

I.          DALIL-DALIL YANG SECARA HUKUM DIANGGAP TELAH DITERIMA KEBENARANNYA.

1.      PEMOHON Sebagai Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Praperadilan Dengan Menggunakan Prosedur Hak Gugat/Mohon LSM (NGO’s/Organization Standing).

1.1.    Bahwa pada permohonannya, Pemohon mendalilkan sebagai LSM yang mempunyai hak gugat/mohon sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam Praperadilan, yaitu sebagai berikut.

a.       Bahwa PEMOHON adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang bergerak, berminat dan didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan  perlindungan dan penegakan atas kepentingan dan hak-hak asasi manusia di Indonesia,  termasuk di dalamnya penegakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

b.      Bahwa tugas dan peranan PEMOHON dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan, perlindungan dan pembelaan hak-hak asasi manusia, , termasuk di dalamnya  penegakan pemberantasan korupsi di Indonesia, serta dalam mendayagunakanlembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggotamasyarakat dalam memperjuangkan penghargaan dan penghormatan nilai-nilai hak-hak asasi manusia, termasuk di dalamnya penegakan pemberantasan korupsi di Indonesia, terhadap siapapun juga tanpa mengenal jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, dll, tercermin dan atau ditentukan dalam Anggaran Dasar PEMOHON (Bukti P-1)

c.       Bahwa dalam permohonan ini PEMOHON menggunakan mekanisme dan atau prosedur gugatan organisasi/lembaga swadaya masyarakat (Legal Standing) yang sudah diakui dalam doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu bertindak untuk kepentingan penegakan, perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya penegakan pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu :

1.      Perundang-undangan

§  Pasal 41 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

§  Pasal 100 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditentukan bahwa : “Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia”.

2.      Praktek Peradilan Pengakuan Hak Gugat Masyarakat dalam kasus-kasus  Pemberantasan Korupsi

Article I.

Article II. –

Pada Tahun 2002, Pemohon, bersama-sama dengan Yayasan 324, pernah mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Kejaksaan Agung di Pengadilan Negeri ini (PN Jaksel) berkaitan dengan penghentian penyidikan dalam kasus dugaan korupsi di PLTU Paiton I, yang dugaan pelakunya diantaranya adalah juga Soeharto, dengan Nomor perkara No.:21//Pid/Prap/2002/PN.Jak.Sel. Dengan argumentasi yang tidak jauh berbeda dengan argumentasi dalampermohonan ini, Pemohon (APHI) dan juga Yayasan 324 diakui dan diputuskan oleh Hakim PN Jaksel mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan praperadilan mewakili kepentingan pemberantasan korupsi dan masyarakat banyak, sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 80 KUHAP. (Bukti P-4)

Dalam kasus lainnya, yaitu permohonan praperadilan yang diajukan oleh Ikatan Keluarga Besar Laskar Ampera (IKBLA) berkaitan dengan SP3 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda dalam kasus dugaan tindak pidanapenyalahgunaan dana PBB dan Pembagian Hasil Penerimaan PBB di sektor Migas oleh Drs. H.S. Sjafran dkk., dengan nomor perkara No.:02/Pid/Pra/1998, yang mana PN Samarinda mengakui hak IKBLA untuk mengajukan permohonanpraperadilan sebagai pihak yang berkepentingan, yang mana putusan tersebut diperkuat oleh MA dalam putusannya tertanggal 28 November 2001. (Bukti P-5)

1.2.    Bahwa selama proses persidangan, Termohon, baik melalui jawaban, duplik maupunpembuktian, tidak pernah mengeluarkan penolakan, bantahan atau keberatan sedikitpun mengenai dalil-dalil Pemohon di atas, sehingga hal tersebut tidak bisa tidak/harus diartikan sebagai pengakuan terhadap kebenaran dalili-dalil pemohon mengenai Hak gugat/mohon Pemohon sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara praperadilan ini.

1.3.    Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dibuktikan secara tertulis dan pengakuan tersebut di atas, maka telah terbukti dan diakui kebenarannya secara hukum bahwa PEMOHON merupakan pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan praperadilan terhadap TERMOHON berkaitan dengan penghentian penyidikan dalam kasus dugaankorupsi di 7 yayasan yang didirikan dan dikuasainya, yaitu : Dharmais, Dakab, Supersemar, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Dana Mandiri, Gotong Royong dan Trikora.

 

2.      PARA PEMOHON Sebagai Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Praperadilan Dengan Menggunakan Prosedur Hak Gugat/Mohon Warga Negara  (Citizen Lawsuits/ Actio Popularis).

2.1.    Bahwa pada permohonannya, Para Pemohon mendalilkan mengajukan permohonan praperadilan dengan menggunakan prosedur hak gugat warga Negara/masyarakat (Citizen  lawsuits / Actio Popularis), yaitu sebagai berikut.

a.       Bahwa PARA PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai kepedulian dalam perlindungan dan penegakan hak-hak asasi manusia di Indonesia, termasuk di dalamnya penegakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

b.      Bahwa pada tahun 1998, sewaktu masih menjadi mahasiswa, PARA PEMOHON adalah aktifis mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang turut berperan dalam upaya“menurunkan” Soeharto dari “singgasana” Presiden RI pada 20 Mei 1998, denganberbagai aksi demonstrasi yang diikuti dan atau dipelopori oleh mereka, tanpamempedulikan kepentingan pribadi mereka, dengan satu tujuan mengakhirikepemimpinan Soeharto sebagai presiden, yang selama sekitar 32 tahun telah memimpin dengan otoriter, yang ditandai dengan pelbagai pelanggaran HAM yang terjadi, seperti Tanjung Priok, Talangsari, penculikan aktifis, dll., maupun tindak korupsi yangmerugikan kepentingan bangsa dan negara ini, sehingga menjadi salah satu sebabIndonesia terpuruk dalam krisis moneter dan ekonomi pada tahun 1997-1998.

c.        Bahwa dalam permohonan ini PARA PEMOHON menggunakan mekanisme dan atau prosedur gugatan/permohonan Hak Gugat/Permohonan Warga Negara (CitizenLawsuits/ Actio Popularis ), yang sudah diakui dalam doktrin hukum dan praktekperadilan di Indonesia, yaitu bertindak sebagai warga Negara Indonesia yang mempunyai kepedulian terhadap penegakan, perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia,termasuk di dalamnya penegakan pemberantasan korupsi di Indonesia

d.      Hak Gugatan/Permohonan Warga Negara (Citizen Lawsuits/ Actio Popularis) pada dasarnya adalah gugatan/permohonan yang diajukan oleh warga Negara terhadaptindakan atau perbuatan penguasa atau pemerintah yang bersifat melanggar ketentuan hukum yang merugikan kepentingan umum dan atau Negara.

e.       Bahwa landasan hukum PARA PEMOHON mengajukan permohonan praperadilandengan menggunakan mekanisme dan atau prosedur Gugatan/Permohonan Warga Negara (Citizen Lawsuits/ Actio Popularis) adalah sebagaimana ditentukan dalam :

1.      Perundang-undangan, sebagaimana secara implisit ditentukan dalam Pasal 100 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa : Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya berhak berpartisipasi dalamperlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia”.

2.      Praktek Peradilan, sebagaimana nyata dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengakui hak gugat dari beberapa warga Negara yang menggugatpelanggaran HAM oleh pemerintah terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dideportasi dari Malaysia ke Nunukan.(Bukti P-4)

a.       Bahwa oleh karena tindakan TERMOHON mengeluarkan SKPPP merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan kepentingan Negara dan atau kepentingan umum, maka berdasarkan dalil-dalil di atas, PARA PEMOHON dapat bertindak sebagai warga Negara yang mewakili kepentingan umum yang dirugikan oleh TERMOHON, sebagai aparatur Negara di bidang penuntutan, untuk mengajukan permohonan praperadilan ini sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.

2.2.    Bahwa selama proses persidangan, Termohon, baik melalui jawaban, duplik maupunpembuktian, tidak pernah mengeluarkan penolakan, bantahan atau keberatan sedikitpun mengenai dalil-dalil Para Pemohon di atas, sehingga hal tersebut tidak bisa tidak/harus diartikan sebagai pengakuan terhadap kebenaran dalili-dalil pemohon mengenai Hak Para Pemohon untuk mengajukan permohonan praperadilan dengan menggunakan prosedur Hak Gugat Warganegara/Masyarakat, sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara praperadilan ini.

2.3.    Bahwa dalil Para Pemohon tersebut dikuatkan oleh kesaksian ahli hukum pidanaUniversitas Indonesia, DR. Rudi Satriyo M., S.H., M.H., sewaktu didengar kesaksiannya pada persidangan praperadilan ini hari Kamis, 8 Juni 2006, yang menyatakan bahwa Praperadilan dapat dimohonkan oleh pihak sebagaimana yang diatur dalam KUHAP akan tetapi dalam perkembangannya pihak ketiga yang berkepentingan dapat diartikan siapa saja (masyarakat) yang merasa dirugikan sebagaimana contoh: kasus korupsi, kecuali untuk delik-delik aduan.

2.4.    Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dibuktikan secara tertulis dan keterangan ahli tersebut di atas, maka telah terbukti dan diakui kebenarannya secara hukum bahwa PARA PEMOHON merupakan pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan praperadilan terhadap TERMOHON berkaitan dengan penghentian penyidikan dalam kasus dugaan korupsi di 7 yayasan yang didirikan dan dikuasainya, yaitu : Dharmais, Dakab, Supersemar, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Dana Mandiri, Gotong Royong dan Trikora.

3.                  DALIL-DALIL PEMOHON DAN PARA PEMOHON YANG BELUM DIAKUI KEBENARANNYA (DIBANTAH) OLEH TERMOHON:

3.1.    SKPPP YANG DIKELUARKAN TERMOHON ADALAH PREMATURTERMOHON membantah bahwa SKPPP yang dikeluarkannya adalah prematur danmenyatakan bahwa penerbitan SKPPP tersebut adalah sah secara hukum.

3.2.    SKPPP YANG DIKELUARKAN TERMOHON ADALAH CACAT HUKUMTERMOHON membantah bahwa SKPPP yang dikeluarkannya adalah prematur danmenyatakan bahwa penerbitan SKPPP tersebut adalah sah secara hukum.TERMOHON membantah bahwa SKPPP yang dikeluarkannya adalah cacat hukum dan menyatakan bahwa penerbitan SKPPP tersebut adalah sah secara hukum.

4.                  PEMBUKTIAN ATAS DALIL-DALIL PARA PEMOHON

4.1.    SKPPP YANG DIKELUARKAN TERMOHON ADALAH PREMATUR

4.1.1.Dalam permohonannya dan replik, pemohon dan para pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

a.    belum melaksanakan putusan kasasi untuk melakukan pengobatan terhadap Soeharto secara komprehensif, berkesinambungan, konsisten, optimal dan maksimal, hingga sembuh, akan tetapi malah menerbitkan SKPPP.

b.   belum melakukan pengobatan kepada dokter atau tim dokter yang memiliki keahlian atau kemampuan lebih baik atau mempunyai metode, tehnik, sarana/alat dan proses pengobatan yang lebih baik dari tim dokter RSCM, sebagai rumah sakit rujukan utama di Indonesia, yang ternyata menyatakan tidak mampu mengobati dengan metodepengobatan yang dimilikinya saat ini, sebagaimana ditentukan dalam pasal 51 huruf b dan pasal 52 huruf b UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Prektek Kedokteran jo Pasal 36 UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

4.1.2. Atas dalil-dalil pemohon dan para pemohon tersebut dalam butir 4.1.1. huruf a, Termohon, baik dalam jawaban maupun dupliknya menyatakan sebagai berikut :

a.           Bahwa termohon menegaskan telah melaksanakan amar putusan MA No.1846K/Pid/2000 yang memerintahkan Termohon untuk mengobati terdakwa H.M. Soeharto alias Soeharto sampai sembuh, untuk selanjutnya setelah sembuh dihadapkan ke persidangan, yang dilakukan termohon sebanyak 4 kali, yaitu tanggal 21-2-2001, 4-6-2002, 9-12-2003 dan 12 Januari 2004.(Duplik hal.6 butir 2-3)

b.          Bahwa Termohon menganggap telah optimal melakukan pengobatan, yang dibuktikan oleh pengobatan/pemeriksaan terhadap terdakwa dengan frekuensi sekurangnya satu kali dalam satu tahun, disamping terdakwa melakukan pemeriksaan medis atasupayanya sendiri. (Duplik hal.6-7 butir 5.a)

c.            Selain itu termohon menyatakan bahwa seandainyapun frekuensi pengobatan yang dilakukan termohon masih dianggap kurang, terdakwa atau keluarganya miscaya akan mengusahakan sendiri pengobatan hingga benar-benar sembuh. (Duplik hal.7 butir 5.b)

4.1.3. Atas bantahan dalil-dalil Pemohon dan Para Pemohon oleh Termohon dalam jawaban dan dupliknya tersebut, maka Pemohon menyatakan bahwa bantahan tersebut tidak berdasarkan hukum, mengada-ada dan manipulatif, yaitu :

a.                   Bahwa pengakuan Termohon dalil yang menyatakan telah melakukan pengobatanterhadap Terdakwa hanya sebanyak 4 kali dalam kurun waktu 5 tahun lebih justru menunjukkan ketidakprofesionalan dan ketidakbertanggungjawaban Termohon.Perintah MA jelas dan tegas bahwa termohon diperintahkan mengobati terdakwahingga sembuh (sekali lagi hingga sembuh) dengan tanggungan Negara. Bagaimana mungkin untuk seseorang yang menderita penyakit yang tidak ringan, yaitu yang didiagnosis menderita “…kelainan infark multiple di otak yang berfambah luas dan kelainan jantung …”, itu hanya menjalani 4 kali pengobatan (1 kali pengobatanmenyeluruh dan 3 kali pemeriksaan). Suatu tindakan tidak manusiawi dan kurang bertanggung jawab. Kami yakin, bila hal yang sama menimpa kami, apalagi termohon, pasti tidaklah mungkin hanya berobat selama 4 kali selama 5 tahun, bahkan bisa berpuluh kali tergantung biaya yang dimiliki. Padahal perintah itu datang dari pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi dan tidak ada masalah dengan biaya, karena di tanggung Negara

b.                  Sungguh manipulatif dalil Termohon yang menyatakan telah melakukan pengobatan sekurangnya satu kali dalam satu tahun. Karena kata yang digunakan sekurangnya berarti tidak mungkin kurang akan tetapi bias lebih, tang bias diartikan dua atau tiga kali setahun. Kami bertanya apakah kami yang bodoh dalam berhitung ataukahsebaliknya. Untuk itu kami mengajak Termohon untuk sama-sama belajar berhitung, yaitu pengobatan pada tahun 2001, berarti satu kali pengobatan; pengobatan pada tahun 2002, berarti dua kali pengobatan; pengobatan pada tahun 2003, berarti tiga kali pengobatan; pengobatan pada tahun 2004, berarti empat kali pengobatan; pengobatan pada tahun 2005, berarti lima kali pengobatan; pengobatan pada tahun 2005, berarti enam kali pengobatan. Dari belajar hitung-hitungan sederhana secara bersama tersebut berarti dari tahun 2001 hingga 2006, dengan sekurangnya satu kali pengobatan setahun, maka pengobatan terhadap terdakwa seharusnya sudah enam kali dilakukan, bila dua kali setahun (mengikuti dalil termohon sekurangnya satu kali), maka pengobatanterhadap terdakwa seharusnya sudah dua belas kali dilakukan, bila tiga kali setahun (mengikuti dalil termohon sekurangnya satu kali), maka pengobatan terhadap terdakwa seharusnya sudah delapan belas kali dilakukan, dst.nya, sedangkan menurut pengakuan termohon sendiri ia baru empat kali melakukan pengobatan terhadap terdakwa. Dari dalil dan fakta di atas, terbukti bahwa termohon telah tidak optimal, maksimal, berkesinambungan dan konsisten.

c.                   Selain itu pernyataan Termohon bahwa Terdakwa sendiri atau keluarganya niscaya akan melakukan pengobatan sendiri menunjukkan sikap tidak professional, lepastangan dan tidak bertanggung jawab dari Termohon, karena yang diperintahkan oleh Mahkamah Agung untuk melakukan pengobatan bukanlah terdakwa atau keluarganya melainkan Termohon (sekali lagi Termohon). Apakah sedemikian miskinnya Negara ini atau sedemikian bangkrutnya Negara ini, hingga untuk melakukan pengobatan, yang justru diperintahkan oleh hukum, dilepaskan kepada terdakwa, sebagai orang yang justru diduga telah mengambil uang Negara dan rakyat.

d.                  Bahwa ternyata juga dalam rangka menilai kesehatan terdakwa, termohon tidakmemiliki criteria dan batasan sakit seperti apakah yang menyebabkan terdakwa tidak dapat menghadiri persidangan dengan alasan sakit, yang mana criteria dan batasan tersebut merupakan acuan dalam menilai hasil pemeriksaan dokter. Selain itu juga tidak terdapat batasan dokter-dokter spesialis apakah yang diperlukan untukmemeriksa dan mengobati terdakwa. Oleh karena ternyata Soeharto yang mempunyai prognosis dan diagnosis kerusakan otak dan atau kelainan jantung, ternyata diperiksa oleh tim dokter yang diketuai oleh seorang dokter kebidanan dan kandungan. Fakta dan dalil tersebut diperkuat tidak adanya bantahan dari Termohon, baik dalamjawaban, duplik maupun pembuktian, bahwa sebelum melakukan pemeriksaan sudah dibuat TOR (term of reference) atau criteria atau batasan untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan, yang dijadikan sebagai bahan acuan dan evaluasi,

e.                   Hal lainnya adalah bahwa ketidakoptimalan dan ketidakmaksimalan pengobatan oleh termohon juga tampak dari tindakan termohon yang tidak menempatkan terdakwa dalam tahanan rutan, yang karena terdakwa sedang sakit dan dalam prosespenyembuhan, maka rumah sakit tempat pengobatan yang ditunjuk dapat menjadi rutan (rumah tahanan) bagi terdakwa. Dalam banyak kasus, seperti kasus Abu Bakar Baasir, Muchtar Pakpahan, yang menderita sakit pada saat persidangan, terhadapnya dikenakan tahanan di rumah sakit untuk menjalani pengobatan hingga sembuh untuk dapatmenghadiri persidangan. Dengan ditahan di rutan di rumah sakit, maka prosespemeriksaan dan pengobatan terdakwa dapat terpantau, dilakukan secara maksimal. Akan tetapi ternyata Termohon memberikan pemberlakuan berbeda dan ataumelakukan diskriminasi terhadap Soeharto, yang mana ia tidak dikenakan tahanan rutan di rumah sakit, akan tetapi hanya tahanan kota Adalah mengada-ada dalil termohon yang menyatakan bahwa tidak mungkinmenempatkan terdakwa dalam tahanan rutan, dengan dasar adanya putusan MA yang memerintahkan melepaskan terdakwa dari tahanan kota, yang dengan sengajaberusaha melihat putusan MA secara terpisah-pisah hanya untuk membenarkankepentingannya saja, tanpa mencoba melihat dan mengungkap kebenaran materiildidalamnya. Untuk itu kami meminta Termohon untuk belajar melihat putusan MA secara utuh, oleh karena dictum melepaskan terdakwa dari tahanan kota (no.3 diktum) merupakan konsekuensi logi dari dinyatakannya dakwaan jaksa tidak diterima, oleh karena tidak mungkin MA menyatakan dakwaan termohon tidak dapat diterima akan tetapi tidak melepaskan hak-hak terdakwa. Dilepaskannya terdakwa dari tahanan kota sebagai konsekuensi dari tidak diterimanya dakwaan, oleh karena kewenangan kembali kepada Termohon untuk melakukan penuntutan, apakah akan meneruskan kembali ke pengadilan (apabila menggunakan alternative mekanisme proses peradilan Soeharto butir b dan c pada permohonan praperadilan hal. 14), melakukan pengobatan terlebih dahulu atau memperbaiki dakwaan untuk kemudian dilteruskan kembali dengandilimpahkan ke pengadilan (apabila menggunakan alternative mekanisme prosesperadilan Soeharto butir e pada permohonan praperadilan hal. 15). Apabila mekanisme pengobatan lebih dahulu yang dilakukan (jika ingin merujuk putusan MA aquo), maka Termohon dapat melakukan penahanan terhadap terdakwa di rutan pada rumah sakit yang dipilih termohon untuk melakukan pengobatan, sehingga pengobatannya dapat dilakukan secara terfokus dan efektif.

f.                   Bahwa dalil Pemohon dan Para Pemohon tersebut dikuatkan oleh kesaksian ahlihukum pidana DR. Rudi Satriyo M., S.H., M.H., yang menyatakan bahwa Jaksamempunyai kewajiban berdasarkan putusan MA untuk melakukan pengobatan dan membuat Soeharto untuk menjadi sehat kembali.

4.1.4. Atas dalil-dalil pemohon dan para pemohon tersebut dalam butir 4.1.1. huruf b,Termohon, baik dalam jawaban maupun dupliknya menyatakan sebagai berikut :

a.       Bahwa tindakan merujuk kepada dokter yang lebih ahli atau lebih mampu adalah kewajiban dokter dan hak pasien, sedangkan hak orang untuk mewakili orang lain secara hukum melalui perjanjian kuasa, padahal termohon tidak pernah mendapatkuasa dari Soeharto untuk merujuk kepada dokter yang lebih ahli dan lebih mampu. Demikian juga wewenang Termohon untuk memberikan izin berobat ke luar negeri jo pasal 36 UU No. 16 Yahun 2004 hanya dapat diberikan jika ada permohonan dari terdakwa atau keluarganya. (Butir 5-7 hal. 12 duplik jo jawaban bab IV butir 2 dan 3 hal.22-23)

b.      Dengan mempertimbangkan bidang-bidang keahlian dari pada dokter yang menjadi anggota tim pemeriksa, adalah wajar jika termohon dapat mempercayai hasilpemeriksaan Tim dokter, sehingga merasa tidak perlu meminta “second opinion”. (Butir 9 hal. 13 duplik)

 

4.1.5. Atas bantahan dalil-dalil Pemohon dan Para Pemohon oleh Termohon dalam jawaban dan dupliknya tersebut, maka Pemohon dan Para Pemohon menyatakan bahwa bantahan tersebut adalah tidak berdasarkan hukum, yaitu :

a.       Bahwa memang menurut pasal 51 huruf b UU No. 29 Tahun 2004, kewajiban merujuk pasien ke dokter yang lebih ahli atau lebih mampu jika tidak mampu melakukanpengobatan adalah menjadi kewajiban dokter. Akan tetapi apabila ternyata doktertidak mau menjalankan kewajibannya untuk merujuk ke dokter yang lebih ahli atau mampu padahal ia sudah menyatakan tidak mampu untuk mengobati, apakah dengan demikian termohon akan diam berpangku tangan dan mengabaikan perintah MA untuk mengobati hingga sembuh (seperti yang selama ini dilakukan) ataukah termohondengan inisiatifnya mengambil alih kewajiban dokter dengan merujuk ke dokter yang lebih ahli atau lebih mampu. Apalagi kewajiban untuk menyembuhkan terdakwabukanlah merupakan kewajiban dokter atau tersangka melainkan kewajiban termohon. Mungkin agar lebih mudah dipahami oleh Termohon kami memberikan perumpamaan tentang seorang kakak beradik (misalnya kakak berusia 17 tahun dan adik berusia 10 tahun) yang ditinggalkan dan ditelantarkan oleh orangtuanya, yang sebenarnya berkewajiban untuk mengasuh dan merawat anak-anaknya, yang mana keadaantersebut memaksa sang kakak untuk harus memilih apakah ia hanya akan mengurus dirinya sendiri dan meninggalkan adiknya hidup sendiri ataukah ia juga mengurus dan mengasuh adiknya dengan mengambil tanggung jawab dan kewajiban orangtuanya. Hati nurani termohonlah yang hanya dapat menjawabnya.Sebaliknya memang benar bahwa ketentuan pasal 52 huruf b UU No. 29 tahun 2004 merupakan hak pasien, akan tetapi termohon lupa, yaitu apabila terhadap terdakwa dikenakan upaya paksa, seperti penahanan, maka pelaksanaan hak-haknya, termasuk hak untuk merujuk ke dokter yang lebih ahli atau lebih mampu dilakukan olehTermohon berdasarkan perintah MA tadi, karena kesembuhan terdakwa semata-mata bukan hanya kehendak terdakwa tetapi merupakan tanggung jawab termohonsebagaimana perintah MA.Penggunaan ketentuan pasal 36 UU No. 16 Tahun 2004 adalah dalam rangka membuka wawasan termohon bahwa UU Kejaksaan memungkinkan seorang tersangka atauterdakwa untuk berobat ke luar negeri dengan kondisi tertentu, yaitu apabila memang pengobatan penyakitnya tidak dapat lagi dilakukan di dalam negeri. Dengan merujuk pada ketentuan pasal 51 huruf b dan 52 huruf b, jika memang dokter dalam negeri sudah tidak mampu lagi melakukan pengobatan, maka termohon dapat meminta izin kepada Jaksa Agung untuk melakukan pengobatan terhadap terdakwa di luar negari.

b.      Dengan tetap menyatakan hormat dan penghargaannya terhadap bidang-bidang keahlian yang dimiliki oleh dokter-dokter pemeriksa terdakwa, permasalahannyaadalah bukan lagi masalah wajar-atau tidak wajar untuk mempercayai hasilkerja/pemeriksaan mereka, akan tetapi adalah bahwa mereka sudah menyatakan tidak mampu mengobati terdakwa dengan metode yang mereka miliki saat ini. Pada saat dokter (tim) menyatakan tidak mampu mengobati lagi, apakah tetap harus dipaksakan pengobatannya oleh mereka, apakah termohon bersedia mengambil risiko untuk tetap berobat kepada dokter jika dokter tersebut menyatakan tidak sanggup mengobati lagi?. Sudah tentu jawabannya bukan lagi wajar atau tidak untuk mempercayai akan tetapi jawabannya harus segera mengalihkannya kepada dokter yang lebih ahli atau lebih mampu untuk mengobati dan menyembuhkan. Sehingga dengan mengingatketidaksanggupan atau ketidakmampuan tim dokter untuk mengobati terdakwa maka merupakan keharusan bagi termohon untuk meminta “second opinion” kepada dokter yang lebih ahli atau lebih mampu.

4.2.    SKPPP YANG DIKELUARKAN TERMOHON ADALAH CACAT HUKUM

4.2.1.Dalam permohonannya dan replik, pemohon dan para pemohon mendalilkan hal-hal  sebagai berikut :

a.       Sesuai dengan Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP, maka penghentian penuntutan, yang dituangkan dalam SKPPP), dilakukan dalam 3 kondisi, yaitu : tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana dan ditutup demi hukum.

b.      Ditutup demi hukum artinya SKPPP diberikan dengan alasan : terdakwa meninggal dunia, nebis in idem, kadaluarsa. (Yahya Harahap, 1993 : 471-472).

c.       Berdasarkan alasan-alasan hukum penghentian penuntutan tersebut tidak terdapat alasan medis/sakit sebagai alasan untuk menghentikan penuntutan, oleh karenanya penerbitan SKPPP kasus Soeharto dengan alasan medis, dan dengan mendasarkan pada pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP adalah cacat secara hukum.

4.2.2. Atas dalil-dalil pemohon dan para pemohon tersebut dalam butir 4.2.1., Termohon, baik  dalam jawaban maupun dupliknya menyatakan sebagai berikut :

a.       Bahwa tidak benar alasan penghentian penuntutan (SKPPP) hanya dengan alasanmeninggalnya terdakwa, nebis in idem, daluarsa dan sakit jiwa/cacat mental, melainkan juga adanya daya paksa (overmacht) jo pasal 48 KUHP, pembelaan diri melampaui batas jo pasal 49 KUHP, dalam keadaan koma atau atas dasar lain selain dari alasan yang tercantum dalam pasal 75 s/d 78 KUHP, yaitu atas dasar 5 sumber hukumyang mengikat, antara lain :

1.      Undang-undang, yaitu pertama dasarnya adalah pasal 140 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa “Penuntut umum dapat menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, dan kedua dasarnya adalah pasal 44 ayat (1) KUHP bahwa “seseorang yang melakukan perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya jiwanya cacat pertumbuhan atau terganggu karena penyakit”, yang dengan penafsiran ekstensif menjadi dasar penerbitan SKPPP. (Jawaban hal.12-13 butir 1) Bahkan pakar hukum lainnya memasukkan juga pasal 44 ayat (1) KUHP sebagai alasan penghapus tuntutan. (Jawaban hal. 112-13 butir 1 dan duplik hal.2-3 butir 1)

2.      Yurisprudensi, yang mana dengan adanya putusan kasasi MA dalam kasus Soeharto No.:1846?K/Pid/2000, diperkuat dengan surat MA RI No. :KMA/865/XII/2001adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang tidak ada permintaan upaya hukum lagi dan dipandang atau setara dengan yurisprudensi, yang menurut Hans Kelsen dan JC Grey, selain UU, adalah hukum selain UU. (Jawaban hal. 14 butir 2 dan Duplik butir 2 hal.3-4)

3.      Doktrin, yang dengan mengacu kepada ketiga pandangan hukum, yaitu legalistic, fungsional dan kritis, maka tindakan menggantungkan perkara terdakwa, sedangkan landasan pijak jelas, maka tindakan tersebut dipandang sebagai ketidakadilanberdasarkan asas “delayed justice is denied hustice”. Selain itu sebagian besar ahli hukum baik di Negara-negara yang menganut paham common law dan paham civil law telah bergeser ke paham sociological yurisprudence, memandang hukum tidak lagi hanya bertumpu kepada kepastian hukum semata-mata, tetapi sudah bergeser kepada sisi keadilan sebagai pandangan fungsional dan kepada kemanfaatan hukum sebagai pandangan kritis (Sudarto, 1986: 3-11) (Jawaban hal. 14 butir 3 dan Duplik butir 3 hal.4-5)

4.      Kebiasaan yang berlaku universal bahwa seseorang yang sakit biasanya tidak dapat dipaksakan untuk hadir dipersidangan, yang jika dipaksakan melanggar HAM dan KUHAP Pasal 51 huruf b, pasal 65, pasal 153 ayat (2) bahkan putusan MA aquo secara tegas melarang terda7kwa diadili dalam keadaan sakit. (Jawaban hal. 14-15 butir 4 dan Duplik butir 4 hal.5)

5.      Moralitas, yaitu bahwa dalam persidangan yang hendak dicari adalah upayamenentukan kebenaran materiil dan tujuan tersebut sesuai dengan tujuan dhukum acara pidana, maka jika terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam kondisi jiwanya terganggu, mustahil suatu kebenaran materiil dapat diperoleh. Tindakan penegak hukum yang tidak bermoral yang melanggar asas moralitas, mengingat di dalam hukum acara pidana dikenal semboyan in dubio prorio yang tidak diartikan secara sempit yaitu apabila terdapat keragu-raguan tentang hal seseorang terdakwa dapat tidaknya diadili maka yang diambil adalah keputusan yang menguntungkanterdakwa.. (Jawaban hal. 15-16 butir 5 dan Duplik butir 5 hal.5)

4.2.3. Atas bantahan dalil-dalil Pemohon dan Para Pemohon oleh Termohon dalam jawaban dan dupliknya tersebut, maka Pemohon dan Para Pemohon menyatakan bahwa bantahan tersebut adalah tidak berdasarkan hukum, yaitu :

a.       Undang-Undang, Bahwa pemohon dan para pemohon sama sekali tidak pernahmemasukkan dalam permohonan praperadilan No.09 dan 011 mengenai pasal 44KUHP sebagai salah satu alasan penghentian penuntutan. Menurut pemohon dan para pemohon jelas bahwa dasar dan alasan penghentian penuntutan adalah : terdakwa meninggal dunia, nebis in idem, kadaluarsa, sebagaimana dinyatakan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP (Keputusan Menteri Kehakiman RI Mo.:M.01.PW.07.03 TH.1982 tertanggal 4 Februari 1982, yang menyatakan : “Perkara ditutup demi hukum (Pasal 140 ayat (2) huruf a), yaitu : Hal itu terjadi bilamana tersangka meninggal dunia, perkaranya tergolong nebis in idem atau daluarsa. Hendaknya keadaan ini dikaitkan dengan buku I KUHP Bab VII tentang hapusnya hak menuntut yakni pasal 76, 77 dan 78 KUHP”, yang diperkuat oleh Yahya Harahap (1993 : 471-472). Ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP jelas bersifat limitative yang hanya membatasi hapusnya hak menuntut pada ketentuan dalam pasal 76, 77 dan 78 KUHP. Dengan demikian Pasal 44 bukan merupakan dasar untuk menghapus atau menghentikan penuntutan, karena ia merupakan alasan penghapus pidana/alasan pemaaf. Baik Barda Nawawi maupun Sudarto, sebagaimana dikutip sendiri oleh Termohon tidak memasukkan Pasal 44 sebagai alasan penghentian penuntutan. (lihat hal.3 Duplik Termohon). Selanjutnya Termohon menyatakan bahwa Pemohon memberi pengertian hanyamengacu pada Wirjono Projodikoro dan Andi Hamzah, sedangkan pakar hukumlainnya memasukkan Pasal 44 ayat (1) KUHP sebagai alasan penghapus tuntutan. Dalil Termohon amat menggelikan, walau tidak lucu, karena Termohon justru yang tidak punya referensi sama sekali yang dapat mendukung dalilnya bahwa pasal 44 ayat (1) KUHP sebagai alasan penghapus tuntutan, yaitu hanya dengan menyebutkan pakarlainnya tanpa menyebut siapa orangnya apa nama bukunya, kapan dan dimanaditerbitkan, pada halaman berapa, dll., sedangkan pendapat Pemohon dan ParaPemohon justru didasarkan pada Pedoman pelaksanaan KUHAP di atas, didukung oleh Yahya Harahap, Wirjono Projodikoro, Andi Hamzah, atau kalau memang termohon memerlukan referensi lainnya dapat di baca pada : Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997, hal.387-389; atau Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian II, Balai Lektur Mahasiswa, hal.195. Dalil Pemohon dan Para Pemohon itu diperkuat … dan lebih diperkuat lagi oleh keterangan ahli hukum pidana UI, DR. Rudi Satriyo M., S.H., M.H., yang menyatakan bahwa :

          pasal 140 KUHAP tidak bias ditafsirkan sebab tidak diperlukan untuk ditafsirkan.

          Dilain pihak ahli menyatakan perkara ditutup demi hukum sebagaimana dimaksud oleh Yahya Harahap dan SR Sianturi, yaitu, kadaluarsa, nebis in idem, meninggal dunia.

          Berdasarkan pasal 140 KUHAP bahwa Sakit Permanen tidak bisa dijadikan alasan untuk penghentian penuntutan karena dalam pasal 140 KUHAP tidak ada yang memuat alasan tersebut dan hanya memuat; kurangnya alat bukti, bukan tindak pidana dan demi hukum. Jadi apabila jaksa penuntut umum menjadikan sakitpermanen sebagai alasan penghentian penuntutan harus melalui mekanismepersidangan karena untuk mengisi kekosongan hukum merupakan bagiankewenangan majelis hakim sebagaimana diatur dalam UU tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.Dalil Pemohon dan Para Pemohon diperkuat… lebih diperkuat dan lebih … lebih … diperkuat lagi oleh SKPPP Termohon yang dalam konsiderannya justru tidakmencantumkan dalil termohon dalam praperadilan ini, yaitu pasal 44 ayat (1) KUHP, akan tetapi justru malah mencantumkan dalil pemohon dan para pemohon, yaitu pasal 76, 77 dan 78 KUHP, sebagai dasar dihentikannya penuntutan, Sungguh mengherankan.Oleh karena pasal 44 ayat (1) tidak termasuk alasan penuntutan, maka menjadi tidak relevan sama sekali jika termohon mencoba menafsirkan secara ekstensive pasal 44 ayat (1) KUHP dengan mengaitkan pada pasal 140 KUHP.

b.      Yurisprudensi.

Sungguh amat mengherankan dalil Termohon yang menyatakan putusan MA aquo diperkuat Surat MA aquo ditambah Surat Ketua PN Jakarta Selatan sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang nilainya setara dengan yurisprudensi, yangmerupakan hukum selain UU. Sungguh suatu teori hukum atau penafsiran yang baru sama sekali kami kenal, yang mungkin menjadi teori hukum atau penafsiran di “negeri langitan”.Sudah jelas putusan hukum yang berkekuatan tetap bukanlah yurisprudensi, dan surat MA atau surat Ketua PN Jakarta Selatan bukanlah merupakan putusan hukum apalagi merupakan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap lebih apalagi merupakan yurisprudensi, karena surat-surat itu tidak dilahirkan oleh suatu proses peradilan. Yurisprudensi adalah keputusan hakim yang dijadikan pedoman (diikuti) oleh hakim lain dalam memutuskan kasus-kasus yang sama (R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum: Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hal.160). Dengan demikian terbukti bahwa putusan MA aquo belum merupakan yurisprudensi, apalagi surat MA atau surat Ketua PN Jaksel.Walaupun begitu ada yang kami sepakati dari dalil termohon di atas, yaitu hanya bahwa yurisprudensi merupakan hukum selain UU.

c.       Doktrin.

Pemohon dan Para pemohon amat setuju jika aparat penegak hukum, baik antara lain jaksa maupun pengacara, mencari dan mendorong penemuan hukum, melalui berbagai penafsiran hukum, sehingga penemuan hukum tersebut benar-benar menjadi hukum, melalui putusan hakim untuk selanjutnya diikuti oleh putusan-putusan hakim lainnya sehingga menjadi yurisprudensi. Akan tetapi kami tidak sependapat jika penemuan hukum yang diajukan hanyalah sekedar menafsirkan sepenggal pasal tertentu dikaitkan dengan sepenggal pasal lainnya, tanpa memahami maksud, tujuan, arti dan konteks pasal-pasal tersebut. Apalagi jika tidak didukung oleh doktrin-doktrin dari ahli-ahli yang diakui kemashurannya dan bukan hanya pendapat sendiri, apalagi terbukti tidak ada doktrin yang dapat mendukung upaya termohon untuk menjustifikasi SKPPP yang dibuatnya.

d.      Kebiasaan yang berlaku universal. Termohon mendalilkan kebiasaan sebagai alasan mengeluarkan SKPPP, akan tetapi termohon, baik dalam jawaban maupun duplik, tidak pernah menguraikan contoh-contoh kebiasaan yang dapat mendukung bahwa terdakwa yang sakit akan diterbitkan SKPPP. Di Indonesia yang terjadi justru sebaliknya, kebiasaan yang terjadi justruterdakwa yang sakit dipaksa untuk hadir dipersidangan, seperti dalam kasus A.M. Fatwa, Muchtar Pakpahan, Abu Bakar Basiir, dll. Dalam kasus AM Fatwa, ia bahkan sampai sempat dipaksa dan digotong kepengadilan menggunakan tandu, walaupun ia sakit dan sulit bangun, begitu juga Abu Bakar Baasyir justru duambil paksa dari rumah sakit dengan cara kekerasan. Terlepas dari setuju atau tidak setuju tapi fakta kebiasaan itulah yang terjadi. Berbeda justru yang dilakukan termohon dalam kasus Soeharto, yaitu justru terjadi ketidaksamaan atau perbedaan perlakuan dengan kebiasaan yang berlaku, yang mana Soeharto justru tidak dipaksakan hadir, sehingga justru Termohon yang melanggar penjelasan umum KUHAP pada poin 3 butir a yang menyatakan “Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan”.

e.       Moralitas, yaitu bahwa justru merupakan hal yang tidak bermoral apabila suatuperbuatan yang diduga kuat sebagai korupsi ternyata tidak dapat diadili dengan alasan terdakwa sakit, sehingga setiap orang yang diduga kuat sebagai koruptor akan sibuk mencari surat keterangan dokter sakit sehingga tidak bisa hadir di persidangan.

4.2.4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dibuktikan tersebut di atas, maka telah terbukti dan diakui kebenarannya secara hukum bahwa tidak terdapat dasar hukum perkara ditutup demi hukum karena kondisi sakit, sehingga karenanya SKPPP aquo harus dinyatakan cacat secara hukum.

4.2.5. Kami sendiri tidak berkeberatan terhadap setiap upaya penegak hukum, khususnya jaksa untuk mendorong dilakukannya penemuan hukum, dengan berbagai metode penafsiran yang dimungkinkan. Akan tetapi berkaitan dengan upaya justifikasi termohon atas SKPPP yang dikeluarkannya sebagai suatu penemuan hukum, kami menganggap bahwa dalil-dalil tersebut tidaklah beralasan, atas alasan :

4.3.    Tentang Termohon Tidak Melaksanakan Putusan MA No.:1846K/Pid/2000

4.3.1. Dalam Jawaban dan dupliknya, Termohon membantah dalil Pemohon dan Para Memohon bahwa Termohon tidak melaksanakan putusan MA aquo, dengan mendalilkan bahwa telah melakukan pengobatan (Duplik hal.6-7), yang telah dibuktikan oleh Pemohon dan Para Pemohon dalam butir 4.1. 3. di atas bahwa dalil termohon tersebut tidak terbukti kebenarannya.

4.3.2. Bahwa Termohon tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa surat MA dan surat Ketua PN Jaksel tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya Dengan menggunakan kalimat tanya Termohon bertanya : “… lalu apa yang harusdilakukan kejaksaan dalam menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan putusanpengadilan di dalam perkara pidana, seperti yang ditentukan oleh pasal 1 angka 6 huruf b dan 270 KUHAP? Sungguh suatu pertanyaan yang jujur akan tetapi sekaligus menggelikan, sehingga apabila pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban, maka jawabannya adalah tanyakan saja pada rumput-rumput dan bunga cendana yang bergoyang di Taman Mini. Yang sebenarnya jawaban jujur terhadap pertanyaan jujur tersebut adalah Termohon harus melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghilangkan hambatan-hambatan yangtimbul untuk dapat melakukan penuntutan, dengan mendorong lahirnya penemuan-penemuan hukum baru yang dapat dijadikan dasar bagi hakim dalam mengadili. Seperti dalam kasus Soeharto, Termohon seharusnya mempunyai kreatifitas hukum untukmelahirkan penemuan-penemuan hukum baru yang dapat mendorong penyelesaian hukum kasus Soeharto, seperti melakukan pengobatan secara berkesinambungan dan konsisten, mengobati ke dokter yang lebih ahli dan lebih mampu di luar negeri, mengadili terdakwa yang sakit di rumah sakit terdakwa dirawat (lihat permohonan praperadilan No.:09, butir 11 huruf b hal.14), atau modifikasi terhadap alternative mengadili terdakwa yang sakit di rumah sakit (lihat permohonan praperadilan No.:09, butir 11 huruf c hal.14) atau berkas Soeharto tidak dengan satu terdakwa melainkan dua atau lebih (lihat permohonanpraperadilan No.:09, butir 11 huruf e hal.15)

4.4.    Tentang Termohon Tidak Bertindak Sebagai Penuntut Umum, Tetapi malah seakan-akan sebagai Kuasa Hukum Soeharto

4.4.1. Bahwa berkali-kali dalam jawaban dan dupliknya, termohon mendalilkan kesahan SKPPP yang diterbitkannya, dengan menggunakan berbagai penafsiran yang dipaksakan untuk memberi dasar terhadap penghentian hukum yang dilakukannya, dan terlihat bertindak seakan-akan sebagai kuasa terdakwa. Hal ini sungguh ironi karena sekali lagi ditegaskan kepada Termohon bahwa satu tugas utama termohon bukanlah melakukan penghentian penuntutan akan tetapi sebaliknya tugas utamanya adalah melakukan penuntutanterhadap setiap tindak pidana yang terjadi jo pasal 30 ayat (1) huruf a UU Kejaksaan. Oleh karena tugas utamanya adalah melakukan penuntutan, maka kewajiban termohon bukanlah mencari penemuan hukum agar tidak perlu dilakukan penuntutan, akan tetapi sebaliknya termohon berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapatmenghilangkan hambatan-hambatan yang timbul untuk dapat melakukan penuntutan, dengan melahirkan penemuan-penemuan hukum baru yang dapat dijadikan dasar bagi hakim dalam mengadili. Seperti dalam kasus Soeharto, Termohon seharusnya mempunyai kreatifitas hukum untuk melahirkan penemuan-penemuan hukum baru yang dapat mendorong penyelesaian hukum kasus Soeharto, seperti telah diuraikan dalam butir 4.3.2. di atas, yang ternyata lahir justru lahir dari masyarakat dan bukan dari kreatifitas hukum termohon, sedangkan yang dihasilkan oleh termohon malah kreatifitas untuk menghentikan penuntutan, yang bukan merupakan tugas utama termohon, karena penghentian penuntutan merupakan pengecualian dari peneuntutan yang dilakukan atas dasar ketentuan hukum.

4.5.    Tentang Pegobatan Otak dan jantung Terdakwa oleh Tim Dokter Yang dipimpin oleh Dokter kandungan.

4.5.1. Dalam dupliknya (hal.7 butir c) Termohon menyatakan : “Jika tim dokter tersebut diketuai oleh seorang dokter ahli kandungan tidak dengan sendirinya berarti bahwa yang diperiksa hanyalah (huruf tebal oleh pemohon) kandungan atau alat reproduksi terdakwa. Perlu dicatat bahwa para anggota dari tim dokter termaksud terdiri dari dokter-dokter yang bidang keahliannya bermacam-macam, termasuk dokter yang memiliki keahlianotak/syaraf dan jantung. Pengangkatan seorang dokter ahlikandungan/kebidanan sebagai ketua tim dokter disebabkan karena dokter ini adalah dokter yang paling senior di antara para dokter lainnya di dalam tim termaksud”.

4.5.2. Dalil termohon di atas menunjukkan ketidakseriusan, ketidakprofesionalan danketidakbertanggungjawaban termohon, karena seharusnya hanya ahli-ahli yangkompeten dibidangnyalah yang dapat diberi wewenang untuk melakukan pengobatan terhadap terdakwa. Apabila memang dokter spesialis yang bersangkutan tidakberwenang dan tidak sesuai dengan spesialisasi yang berkaitan dengan penyakitterdakwa, maka yang bersangkutan tidak patut dan tidak layak untuk diikutsertakan dalam tim pengobatan, apalagi menjadi ketua tim, kecuali apabila memang terdakwa Soeharto memang juga menghadapi masalah pada alat reproduksi. Peristiwa inimembuktikan bahwa termohon tidakserius, tidakprofesional, sehingga dengandiketuainya tim dokter oleh dokter kebidanan dan kandungan, pertanyaan yang mungkin muncul adalah : 1. Apakah yang diperiksa dan diobati adalah benar-benar otak dan jantung (yang tidak besar kemungkinannya karena dipimpin yang bukan ahli otak/syaraf dan jantung tetapi oleh dokter kandungan dan juga terbukti tidak dapat disembuhkan); atau apakah mungkin terjadi “aborsi” terhadap otak terdakwa atau apakah “aborsi” terhadap alat reproduksi?, atau mungkin alasan-alasan lainnya yang tidak penting dibahas kecuali yang telah diuraikan di atas sebelumnya.

4.5.3. Bahwa ukuran senioritas tidak dapat menjadi penentu mengenai siapa yang memimpin tim, karena senioritas tidak menjamin seseorang lebih baik, lebih mampu atau lebih ahli dari yang lainnya. Yang harusnya menjadi patokan adalah keahlian, spesifikasi tehnis yang dimiliki dan prestasinya berkaitan dengan keahlian, spesifikasi tehnis yang dimilikinya, sehingga penentuan senioritas sebagai ketua tim dokter menunjukkanketidakprofesionalan termohon, mengingat termohonlah yang menjadi penentu dalam pemilihan dokter yang akan mengobati terdakwa.

5.                  KESIMPULAN AKHIR

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka PEMOHON dan PARAPEMOHON sampailah pada kesimpulan akhir, sebagai berikut :

1.      Terbukti bahwa PEMOHON, sebagai LSM yang bergerak dalam perlindungan danpenegakan hak asasi manusia khususnya penegakan pemberantasan korupsi di Indonesia, dapat dikualifikasi sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukanpermohonan praperadilan jo pasal 80 KUHAP.

2.      Terbukti bahwa PARA PEMOHON, sebagai warga Negara/masyarakat yang peduli dalam perlindungan dan penegakan hak asasi manusia khususnya penegakan pemberantasan korupsi di Indonesia, dan bertindak mewakili kepentingan masyarakat/umum dapat dikualifikasi sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan jo pasal 80 KUHAP.

3.      Terbukti bahwa SKPPP yang diterbitkan TERMOHON adalah premature dan karenanya harus dinyatakan cacat hukum dan tidak sah secara hukum.

4.      Terbukti bahwa SKPPP yang diterbitkan TERMOHON adalah cacat hukum dan karenanya harus dinyatakan tidak sah secara hukum.

6.                  PENUTUP

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka dalil-dalil PEMOHON DAN PARA PEMOHON telah terbukti dan cukup beralasan untuk diterima, oleh karenanya mohon agar permohonan praperadilan ini dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana rinciannya telah dimohonkan dalam permohonan, yaitu sebagai berikut :

1.      Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON dan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;

2.      Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKPPP) terhadap Terdakwa Soeharto atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi dan ataupenyalahgunaan dana di 7 yayasan yang didirikan dan dikuasainya, yaitu : Dharmais, Dakab, Supersemar, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Dana Mandiri, Gotong Royong dan Trikora, yang diterbitkan oleh TERMOHON, adalah tidak sah dan bertentangan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-undang Hukum Acara (KUHAP)

3.      3. Memerintahkan Termohon untuk segera melimpahkan kembali berkas perkara tindak pidana atas nama terdakwa Soeharto tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

4.      Menghukum Termohon untuk membayar semua biaya perkaraApabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih.

Jakarta, 9 Juni 2006

Hormat Kami,

KUASA PEMOHON

APHI

(Asosiasi Penasehat Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Indonesia)

Hotma Timbul H, S.H.,

Dorma H. Sinaga, S.H.

Niko Adrian, S.H.;

Lambok Gultom, S.H.

Muhammad Ichsan, S.H.;

Ester I. Jusuf, S.H.;

Deni Ardiansyah, S.H.;

Erick S. Paat, S.H.;

Erick Asmansyah, S.H.;

Sondang Frishka, S.H., LLM.;

Lamria Siagian, S.H.;

Saor Siagian, S.H.;

Sonny Warsito, S.H.;

Jon B. Sipayung, S.H.;

Lies Astutiningrum, S.H

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

 

Sjahdeini, Suara Pembaharuan 8/9/2005

www.leip.or.id (Kasus NUNUKAN: Hak Gugat Warga Negara (Citizen Law Suit ) Terhadap Negara, Indro Sugianto.)

 

Marhendraputra.co.cc

 

Enviromental Citizen Law Suit,Michael D Axline.h. 15,1991, USA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Robby aneuknangroe

konsultasikan masalah Hukum Anda, Saya siap membatu secara gratis.

Posted on 25 Agustus 2013, in Contoh. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Ada pertanyaan?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: