TELECONFERENCE DALAM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA

 DEWISudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perkembangan teknologi pada dewasa inidirasakan semakin maju dan pesat. Terutama teknologi di bidang komunikasi dan informasi.Perkembangan teknologi tersebut membawa pengaruh besar pula pada kehidupan dalammasyarakat, salah satu contohnya adalah penggunaan satelit untuk komunikasi. Melalui satelit inikita bisa mengetahui perkembangan di berbagai belahan dunia melalui berbagai media, sepertitelevisi, telepon selular atau Hand Phone ,Internet ( International Networking  yang merupakansalah satu cara berkomunikasi lewat media komputer dengan menggunakan jaringan telepon atausatelit), dan masih banyak media komunikasi yang lain yang memudahkan kita dapatberhubungan dengan orang lain.Pada saat sekarang ini kembali teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berkomunikasi yaitu melalui “ Teleconference”.

 TELECONFERENCE DALAM HUKUM PEMBUKTIAN TINDAK  PIDANA DI INDONESIA

Perkembangan teknologi melalui teleconference sebagai media komunikasi juga membawa dampak yang sangat besar dalam hukum positif Indonesia. Pemanfaatan teknologi teleconference di bidang hukum di Indonesia dimulai pada saat persidangan kasus penyimpangan dana non-budgeter  Bulog atas nama terdakwa Akbar Tanjung. Saat itu Habibie yang menjadi saksi dalam kasus tersebut tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena saat itu Habibie sedang berada di Hamburg Jerman dan tidak dapat datang ke Indonesia dengan alasan menunggu istrinya yang sedang sakit di rumah sakit Jerman. Dengan alasan tersebut kemudian pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berinisiatif untuk mengambil jalan pintas dengan mengadakan suatu teleconference whitness atau kesaksian secara teleconference.Kesaksian teleconference tersebut diadakan di kantor Konsul Jendral Indonesia di Hamburg Jerman, dan disiarkan secara live oleh salah satu stasiun swasta di Indonesia.

Pemanfaatan media Teleconference dalam rangka pengungkapan kebenaran materiil, di samping transparansi terhadap proses pemeriksaan sidang untuk disaksikan oleh masyarakat, akan bermanfaat dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan serta menimbulkan kerugian salah satu pihak haruslah cukup dipandang keberadaannya sebagai keterangan tambahan yang dapat menambah keyakinan hakim dan dipahami secara objektif oleh Jaksa dan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya, tetapi tidak diposisikan secagai Alat Bukti yang secara limitatif telah diatur oleh undang-undang. Amandemen terhadap KUHAP perlu dilakukan untuk mengikuti perkembangan kemajuan tekhnologi yang makin berkembang, dan dalam hal ini Mahkamah Agung RI diharapkan memberikan pendapat hukum untuk menyikapi pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat sekaligus memberi petunjuk tambahan terhadap peran hakim sebagai pemutus perkara apabila undang-undang mengatur sebelum amandemen dilakukan.

Mengingat persidangan pengadilan melalui teleconference memang tidak diatur dalam KUHAP, sehingga berakibat masalah legalitasnya bersifat sangat interpretatif. Namun sebelum melangkah lebih jauh mengenai memanfaatkan teleconference sebagai alat bukti di persidangan, berbagai pemikiran dan ulasan serta kerangka pikir yang terbangun nampaknya sudah mulai mengerucut bahwa teleconference paling dekat korelasinya dengan alat bukti saksi.

Hukum perdata :

Proses pembuktian pada perkara perdata yang menggunakan alat bukti elektronik yang pernah terjadi, dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata juncto Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, yaitu dengan cara mencari alat-alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1866 KUHPerdata. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ada dalam perkara perdata yang menggunakan alat bukti elektronik dianggap sebagai alat bukti surat sebagaimana termuat dalam Pasal 1866 KUHPerdata, yang didasarkan penafsiran hukum secara ekstensif (diperluas).  Makna yang diperluas adalah makna dari alat bukti surat itu sendiri, dalam hal ini tidak hanya meliputi surat dalam arti fisik secara nyata tetapi juga surat dalam arti dunia maya atau sering disebut paperless, sehingga informasi elektronik dan atau dokumen elektronik termaksud dapat diajukan sebagai alat bukti pada proses pembuktian dalam kasus perdata yang menggunakan alat bukti elektronik. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik ini dapat pula dianggap sebagai alat bukti petunjuk, namun demikian harus didukung oleh keterangan ahli bahwa alat bukti elektronik tersebut memang merupakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang relevan dalam perkara perdata yang menggunakan alat bukti elektronik yang sedang diperiksa.

Peradilan Agama

Tidak jauh beda dengan hukum perdata , dalam Peradilan Agama teleconference dapat diakui sebagai alat bukti. Karena dalam Peradilan agam hukum acaranya hampir sama dengan acara perdata. Maka dengan begitu alat bukti teleconfernce dapat dijadikan alat bukti dalam acara perdilan agama

 Peradilan Tata Usaha Negara

Ada perbedaan sistem antara sistem hukum pembuktian dalam hukum acara TUN dengan acara perdata. Dalam hukum acara TUN, dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, hakim TUN bebas untuk menentukan.

1. Apa yang harus dibuktikan

2. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri

3. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian

4. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan

Umumnya, sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara TUN adalah sistem “Vrij bewijsleer”, yakni suatu ajaran pembuktian bebas dalam rangka memperoleh kebenaran materiil. Apabila kita baca pasal 100 UU No.5/1986, maka dapatlah disimpulkan bahwa hukum acara TUN Indonesia menganut ajaran pembuktian bebas yang terbatas. Karena alat-alat bukti yang digunakan itu sudah ditentukan secara limitatif dalam pasal tersebut. Selain itu hakim juga dibatasi kewenangannya dalam menilai sahnya pembuktian, yakni paling sedikit 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Sedangkan pembuktian dalam hukum acara perdata dilakukan dalam rangka memperoleh kebenaran formil.

Akan tetapi karena sudah diatur kembali pada UU no.11 tahun 2008,maka video teleconference dapat dimasukkan ke dalam alat bukti hukum acara TUN.Memang benar Hukum acara TUN menerapkan pembuktian bebas yang terbatas,karena telah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.Dan dalam hal ini masih tetap menggunakan prinsip itu akan tetapi sedikit diperluas karena diperluas oleh Undang-Undang.

 

About Robby aneuknangroe

konsultasikan masalah Hukum Anda, Saya siap membatu secara gratis.

Posted on 26 Agustus 2013, in Hukum and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Ada pertanyaan?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: