LEMBAGA NEGARA DAN SISTEM PENYELENGGARAAN KEKUASAAN NEGARA SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945

Tugas kuliah ilmu perundang-undangan

Deskripsi Singkat Struktur Ketatanegaraan RI Sebelum Amandemen UUD 1945:

Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR (Lembaga Tertinggi). MPR mendistribusikan kekuasaannya (distribution of power) kepada 5 Lembaga Tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu Mahkamah Agung (MA), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

1.    MPR

·  Sebagai Lembaga Tertinggi Negara diberi kekuasaan tak terbatas (super power) karena “kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” dan MPR adalah “penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia” yang berwenang menetapkan UUD, GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden.

·  Susunan keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah serta utusan golongan yang diangkat.

Dalam praktek ketatanegaraan, MPR pernah menetapkan antara lain:

·      Presiden, sebagai presiden seumur hidup.

·      Presiden yang dipilih secara terus menerus sampai 7 (tujuh) kali berturut turut.

·      Memberhentikan sebagai pejabat presiden.

·      Meminta presiden untuk mundur dari jabatannya.

·      Tidak memperpanjang masa jabatan sebagai presiden.

·      Lembaga Negara yang paling mungkin menandingi MPR adalah Presiden, yaitudengan memanfaatkan kekuatan partai politik yang paling banyak menduduki kursi di MPR.

2.    PRESIDEN

·         Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris MPR, meskipun kedudukannya tidak “neben” akan tetapi “untergeordnet”.

·         Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi (consentration of power and responsiblity upon the president).

·         Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif (executive power), juga memegang kekuasaan legislative (legislative power) dan kekuasaan yudikatif (judicative power).

  • Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar.
  • Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya.

·       Memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan presiden.

·       Memberikan persetujuan atas PERPU.

·       Memberikan persetujuan atas Anggaran.

·       Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden.

4.    DPA DAN BPK

·       Di samping itu, UUD 1945 tidak banyak mengintrodusir lembaga-lembaga negara lain seperti DPA dan BPK dengan memberikan kewenangan yang sangat minim.

A.  LEMBAGA NEGARA DAN SISTEM PENYELENGGARAAN KEKUASAAN NEGARA SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945 

Deskripsi Struktur Ketatanegaraan RI “Setelah” Amandemen UUD 1945:

Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan (separation of power) kepada 6 Lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Perubahan (Amandemen) UUD 1945:

·         Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum [Pasal 1 ayat (3)] dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip due process of law.

·         Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara, seperti Hakim.

·         Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan (check and balances) yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh Undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing.

·         Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD 1945.

·         Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum.

·         Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan maing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern. 

1.      MPR

·         Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK.

·         Menghilangkan supremasi kewenangannya.

·         Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN.

·         Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu).

·         Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD.

·         Susunan keanggotaanya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan angota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu.

2.      DPR

·         Posisi dan kewenangannya diperkuat.

·         Mempunyai kekuasan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan RUU.

·         Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah.

·         Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.

3.      DPD

·         Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR.

·         Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia.

·         Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu.

·         Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah.

4.      BPK

·         Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

·         Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

·         Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

·         Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.

5.      PRESIDEN

·         Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

·         Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR.

·         Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja.

·         Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan pertimbangan DPR.

·         Kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR.

·         Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya.

6.      MAHKAMAH AGUNG

·         Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan Pasal 24 ayat (1).

·         Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-undangan di bawah Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang.

·         Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

·         Badan-badan lain yang yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang seperti : Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain.

7.      MAHKAMAH KONSTITUSI

·         Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the constitution).

·         Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD.

·         Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.

B.  KEKUASAAN PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pada tanggal 24 Mei 2004, Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Pemerintah telah menyetujui bersama Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi Undang-Undang. Undang-undang tersebut merupakan undang-undang organik, karena melaksanakan secara tegas perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22A yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

UUD 1945, Pasal 20 ayat (5): “Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Dalam hal Presiden tidak menandatanganinya sampai dengan batas waktu yang ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945, dan Menteri Sekretaris Negara tidak pula menjalankan kewajiban konstitusional untuk mengundangkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, telah mendorong timbulnya perbincangan publik yang melahirkan berbagai tanggapan.

Sebagian berpendapat bahwa berdasarkan konstitusi suatu rancangan undang-undang yang telah memperoleh persetujuan bersama DPR dan Presiden namun Presiden tidak menandatanganinya setelah melampaui batas waktu 30 hari, maka rancangan tersebut sah menjadi undang-undang, hanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat orang banyak (legally binding force) jika belum dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan tidak ada nomornya. Pendapat lain mengatakan bahwa hak veto Presiden berdasarkan konstitusi untuk tidak mengesahkan undang-undang berarti Presiden sebagai kepala pemerintahan tidak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut. Pandangan lain menyebutkan Sekretaris Negara dianggap tidak menjalankan kewajiban konstitusi jika tidak mengundangkan suatu undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan bersama walaupun Presiden tidak menandatangani (mengesahkan) nya.Ada pula pendapat lain yang menganggap undang-undang belum ada, karena persetujuan bersama DPR dan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 persetujuan tadi oleh Presiden diwujudkan dengan pembubuhan tandatangan Presiden atas undang-undang sebelum dimuat dalam lembaran negara.

PembentukanUndang-Undang dalam Konstitusi

Sebagai telaah sejarah perundang-undangan (wetshistorie), dapat dikemukakan bahwa sejak proklamasi 17 Agustus 1945, Republik Indonesia telah melewati 4 kali berlakunya Undang-Undang Dasar, yaitu:

1)      Undang-Undang Dasar 1945;

2)      Konstitusi Republik Indonesia Serikat;

3)      Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia; dan

4)      Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diubah (diamendemen) dengan empat kali perubahan.

UUD 1945 (sebelum perubahan) tidak menjelaskan tentang pembentukan undang-undang dengan lengkap, melainkan hanya menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Mengenai proses pembentukan undang-undang hanya menyebutkan bahwa rancangan undang-undang yang tidak mendapat persetujuan DPR tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan berikutnya. Selain itu pada bagian lain, yaitu mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja, UUD 1945 menyatakan bahwa hal itu ditetapkan dengan undang-undang, dan apabila DPR tidak menyetujui yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu. (Pasal 23 ayat (1).

Konstitusi RIS (1950) yang terdiri dari 197 pasal dan UUDS (1950) yang terdiri dari 146 pasal mengatur tentang pembentukan undang-undang. Pasal 127 – Pasal 143 Konstitusi RIS memuat Bagian II tentang “Perundang-undangan” yang mengatur tentang kekuasaan perundang-undangan federal. Bagian II UUDS (1950) yang terdiri dari 146 pasal juga memuat pengaturan tentang “Perundang-undangan” (Pasal 89 – Pasal 100).

UUD 1945 mengalami empat kali perubahan fundamental dalam waktu relatif sangat pendek. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diberi wewenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (Pasal 3 ayat (1), sebagai perwujudan keinginan rakyat untuk melakukan reformasi di bidang hukum.

Perubahan UUD1945 sangat mempengaruhi mekanisme penyelenggaraan negara dan urusan pemerintahan, sehingga berbagai lembaga negara diwajibkan untuk melakukan pembenahan yang menyangkut fungsinya untuk disesuaikan dengan perubahan tersebut.

Berkaitan dengan pembentukan undang-undang yang melibatkan fungsi DPR dan Presiden, terdapat berbagai landasan pengaturan baru dalam UUD 1945 (setelah perubahan) antara lain sebagai berikut:

a. Beralihnya kekuasaan membentuk undang-undang dari presiden kepada DPR (Pasal 20 ayat (1) walaupun setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama (Pasal 20 ayat (2);

b. Kewajiban Presiden mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.(Pasal 20 ayat (4);

c. Sahnya undang-undang setelah lewat waktu 30 hari sejak persetujuan bersama atas rancangan undang-undang dalam hal RUU tersebut tidak disahkan oleh Presiden (Pasal20 ayat 5);

d. Kewajiban mengundangkan undang-undang (Pasal 20 ayat (5).

e. Adanya undang-undang organik yang mengatur tentang tatacara pembentukan undang-undang (Pasal 22A); dan

f. Tugas pengundangan peraturan perundang-undangan diserahkan kepada menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan. (Pasal 48).

About Robby aneuknangroe

konsultasikan masalah Hukum Anda, Saya siap membatu secara gratis.

Posted on 2 September 2013, in Per-uuan. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Ada pertanyaan?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: