NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. UMUM

Keberadaan Naskah Akademik dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih bersifat fakultatif  (bukan keharusan). Keputusan Presiden No. 188 tahun 1998 pasal 3 menyebut istilah Naskah Akademik dengan istilah Rancangan Akademik untuk penyusunan undang-undang. Di dalam ayat (1) pasal 3 Kepres tersebut diatur bahwa: “Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa penyusunan rancangan Undang-undang dapat pula terlebih dahulu menyusun rancangan akademik mengenai Rancangan Undang-undang yang akan disusun”. Naskah Akademik dikenal dalam ilmu peraturan perundang-undangan sebagai salah satu prasyarat sebelum penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks ilmu perundang-undangan,  Naskah Akademik  memegang peranan yang sangat penting untuk memberikan kajian yang mendalam substansi masalah yang akan diatur. Maka dari itu untuk menyusun Naskah Akademik dibutuhkan penelitian kepustakaan dan penelitian empiris sebagai data dasarnya. Artinya proses penyusunan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara pragmatis dengan langsung menuju pada penyusunan pasal per  pasal tanpa kajian yang mendalam terlebih dahulu.

Perkembangan ketatanegaraan kita yang sedang dalam masa transisi demokrasi ini tentunya secara yuridis masih belum banyak aturan hukum yang lengkap untuk mengatur segala hal. Sementara itu arus perubahan yang diinginkan oleh masyarakat sangat kuat terutama terhadap produk peraturan perundang-undangan yang responsif dan aspiratif.  Masyarakat  lebih banyak menuntut keberadaan suatu peraturan perundang-undangan bukanlah kehendak penguasa (legislatif  dan/atau eksekutif) belaka. Namun perlu adanya ruang-ruang publik yang memungkinkan suara rakyat tertampung dalam penyusunan substansi peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Naskah Akademik maka ruang-ruang publik tersebut sangat terbuka dan masyarakat bebas mengeluarkan aspirasi serta melakukan apresiasi terhadap substansi peraturan perundang-undangan yang sedang diatur.

Otonomi daerah berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan keleluasaan yang besar pada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Amandemen UUD 1945 juga memberikan peluang yuridis bagi daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan yang luas tersebut tentunya harus dipahami untuk menuju kesejahteraan dan keadilan sosial bersama sehingga produk perundang-undangan daerah yang dihasilkan adalah produk perundang-undangan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Karena untuk kepentingan masyarakat maka masyarakat harus diajak bersama-sama dalam merumuskan rancangan perundang-undangan di daerah.

Hal ini tentunya tidak mengenyampingkan keberadaan wakil-wakil rakyat di DPRD. Perlu adanya kesinambungan peran antara masyarakat dengan DPRD karena pada kenyataannya wakil-wakil rakyat yang berada di dewan tidak mampu mewakili seluruh aspirasi masyarakat yang sangat dinamis itu.   Disinilah dibutuhkan kearifan bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat dalam membuat peraturan perundang-undangan di daerah. Hambatan yuridis dengan tidak adanya dasar hukum pembuatan Naskah Akademik dalam penyusunan rancangan peraturan daerah, bukanlah dasar penghalang untuk dibuatnya Naskah Akademik tersebut.

 B. Konsepsi Naskah Akademik

Secara mudah Naskah Akademik dapat diartikan sebagai konsepsi pengaturan suatu masalah (objek peraturan perundang-undangan) secara teoritis dan sosiologis. Naskah Akademik secara teoritik mengkaji dasar filosofis,  dasar yuridis, dan dasar politis suatu masalah yang akan diatur sehingga mempunyai landasan pengaturan yang kuat. Dasar filosofis merupakan landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundang-undangan. Dasar filosofis sangat penting untuk mengehindari pertentangan peraturan perundang-undangan yang disusun dengan nilai-nilai yang hakiki dan luhur ditengah-tengah masyarakat, misalnya nilai etika, adat, agama dan lainnya.

Dasar yuridis ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum                       (rechtsgrond ) bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. Dasar yuridis ini terdiri dari dasar yuridis dari segi formil dan dasar yuris dari segi materiil. Dasar yuridis dari segi formil adalah landasan yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain untuk memberi kewenangan ( bevoegdheid ) bagi suatu instansi membuat aturan  tertentu. Sedangkan dasar yuridis dari segi materiil yaitu dasar hukum untuk mengatur permasalahan (objek) yang akan diatur.  Dengan demikian dasar yuridis ini sangat penting untuk memberikan pijakan pengaturan suatu peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik hukum atau pertentangan hukum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Dasar politis merupakan kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan (Lubis; 1995:8). Diharapkan dengan adanya dasar politis ini maka produk hukum yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Secara sosiologis Naskah Akademik disusun dengan mengkaji realitas masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, aspek sosial ekonomi, dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat). Tujuan kajian sosiologis ini adalah untuk menghindari tercerabutnya peraturan perundang-undangan yang dibuat dari akar-akar sosialnya di masyarakat. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang setelah diundangkan kemudian ditolak oleh masyarakat lewat aksi-aksi demonstrasi merupakan cerminan peraturan perundangundangan yang tidak memiliki akar sosial kuat.

 C. Sistematika

Sistematika Naskah Akademik pada dasarnya terdiri dari :

1. BAB I: Pendahuluan

a. Latar Belakang
Latar belakang penyusunan berisi tentang hal-hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau urusan sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Aspek yang perlu diperhatikan dalam latar belakang ini adalah aspek ideologis, politis, budaya, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan (ekspoleksosbud hankam).
b. Tujuan

Tujuan penyusunan merupakan hasil yang diharapkan dengan diaturnya suatu masalah atau urusan dalam peraturan perundang-undangan.

c. Metode

              Bagaimana cara penyusunan naskah akademik ini (riset, seminar, lokakarya, dll).

2. BAB II TELAAH AKADEMIK

Kajian folosofis.

Dalam bagian ini diuraikan landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundang-undangan.

Kajian Yuridis

Dalam bagian ini diuraikan landasan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain untuk memberi kewenangan  (bevoegdheid) bagi suatu instansi membuat aturan tertentu dan dasar hukum untuk mengatur permasalahan (obyek) yang akan diatur

Kajian Politis

Dalam bagian ini diuraikan kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan.

Kajian Sosiologis

Dalam bagian ini diuraikan realitas masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, kondisi masyarakat dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat)

Kajian Teoritis

Dalam bagian ini diuraikan kerangka teori pengaturan suatu masalah sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenaran ilmiahnya.

Konsep-Konsep

Menjelaskan ruang lingkup pengertian istilah-istilah yang dipakai dalam naskah akademik.

3. BAB III MATERI DAN RUANG LINGKUP

Pembahasan gambaran umum Materi dan ruang lingkup peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Pada umumnya materi dan ruang lingkup peraturan prundang-undangan terdiri dari:

Pengaturan asas dan tujuan

Asas dan Tujuan peraturan perundangan yang akan dibuat merupakan  nilai-nilai dasar yang akan mengilhami norma pengaturan selanjutnya. Dengan demikian ruang lingkup pengaturan peraturan perundang-undangan yang akan disusun tidak terlepas dari asas dan tujuan dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Misalnya di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan hidup maka dipakai asas: Sustainability (keberlanjutan), Responsibility (pertanggung-jawaban), dan utility (manfaat).

Pengaturan Kewenangan dan Kelembagaan;

Pengaturan Hak dan Kewajiban;

Pengaturan Mekanisme;

Pengaturan Larangan-larangan;

Pengaturan Sanksi (jika perlu).

4. BAB IV: PENUTUP

Kesimpulan

Saran

5. Daftar Pustaka

PENYUSUNAN

Di dalam menyusun Naskah Akademik, tentunya sangat diperlukan data yang akurat baik data yang bersifat kepustakaan maupun data empiris atau sosiologisnya. Metode penggalian data ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan sehingga validitasnya tidak diragukan lagi, misalnya:

  1. 1.      Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya dapat dibagai dua berdasarkan tujuannya. Pertama, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan dasar yuridis, filosofis dan politis suatu peraturan perundang-undangan yang akan disusun dengan menggali bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kedua, penelitian sosiologis yang bertujuan untuk menggali kebutuhan hukum masyarakat terhadap substansi peraturan perundang-undangan yang akan diatur.

  1. 2.      Pooling

Metode pooling atau jajak pendapat dilakukan untuk mengetahui dan mengukur pandangan masyarakat terhadap persoalan-persoalan krusial yang akan diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

  1. 3.      Seminar dan Lokakarya

Seminar dan Lokakarya sangat berguna untuk melontarkan wacana pengaturan suatu substansi peraturan perundang-undangan sekaligus merumuskannya secara partisipatif oleh peserta lokakarya tentang pokok-pokok pikiran pengaturannya.

  1. 4.      Focus Group Disscussion (FGD)

FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaiakan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga memperoleh kesepahaman diantara stakeholder yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan.

  1. 5.      Public hearing; dll

Public hearing dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat-pendapat mereka.

Beberapa metode penggalian data di atas dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan sehingga tidak menutup kemungkinan digunakan beberapa metode sekaligus atas satu Naskah Akademik yang akan dibuat. Setelah data yang dbutuhkan terkumpul maka perlu dilakukan klasifikasi data dan analisis data. Berdasarkan analisis data tersebut maka hasilnya dituangkan dalam kerangka atau sistematika Naskah Akademik:

  1. a.      Pendahuluan

Sistematika pada bab pendahuluan adalah sebagai berikut:

  1. Dasar Pemikiran
  2. Tujuan
    1. Metode Penulisan yang terdiri dari bahan, teknik penelusuran, teknik analisis bahan.
    2.  Jenis Penelitian yang terdiri dari data, sumber data, teknik pengambilan data dan teknik analisa data.

           b. Telaah Akademik

Sistematika pada bab pendahuluan adalah sebagai berikut:

  1. Kajian folosofis.
  2. Kajian Politis
  3. kajian historis.
  1. Kajian Normatif/Normatif

           c.  Ruang Lingkup Pengaturan

Dalam bab tentang ruang lingkup pengaturan akan dibahas dan dikaji tentang muatan dalam rancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat, disamping itu akan dipaparkan pula pengertian-pengertian yang bersifat umum dalam rancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat.

            d. Penutup

Pada bab penutup berisi tentang kesimpulan dari kajian bab sebelumnya tentang perlunya peraturan perundang-undangan yang baru atau perubahan yang demokratis, keadilan dan kesejajaran, penegakan hukum dan hak asasi manusia, dan rekomendasi hal yang prinsipil yang perlu diatur.

About Robby aneuknangroe

konsultasikan masalah Hukum Anda, Saya siap membatu secara gratis.

Posted on 2 September 2013, in Per-uuan. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Ada pertanyaan?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: