Asas-asas Hukum Acara Pidana

Asas-asas Hukum Acara Pidana, diatur dalam Penjelasan KUHAP
butir ke-3 yaitu terdiri dari :

  1. Asas persamaan di muka hukum yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan ;
  2. Asas perintah tertulis yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang ;
  3. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap ;
  4. Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan dan salah tuntut yaitu kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi ;
  5. Asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak yaitu pengadilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan ;
  6. Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya yaitu setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya ;
  7. Asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan yaitu kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan atas dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum ;
  8. Asas hadirnya terdakwa yaitu pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa ;
  9. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum yaitu sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang ;
  10. Asas pelaksanaan pengawasan putusan yaitu pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan ;
  11. Tersangka diberi kebebasan memberi dan mendapatkan penasehat hukum, menunjukkan bahwa KUHAP telah dianut asas akusator, yaitu tersangka dalam pemeriksaan dipandang sebagai subjek berhadap-hadapan dengan lain pihak yang memeriksa atau mendakwa yaitu kepolisian atau kejaksaan sedemikian rupa sehingga kedua pihak mempunyai hak-hak yang sama nilainya (asas accusatoir) (M.Yahya Harahap, 2002:40).

Sedangkan Andi Hamzah berpendapat bahwa asas-asas penting yang terdapat dalam hukum acara pidana adalah sebagai berikut:

  1.  Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
  2. Asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocence). Sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka setiap orang tersangka/terdakwa wajib dianggap tidak bersalah;
  3. Asas oportunitas. Penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum;
  4. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum.Terdapat pengecualian, yaitu mengenai delik yang berhubungan dengan rahasia militer atau yang menyangkut ketertiban umum (openbare orde);
  5. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang;
  6. Asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap. Pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Untuk jabatan tersebut diangkat hakim-hakim yang tetap oleh kepala negara;
  7. Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum;
  8. Asas akusator dan inkisitor (accusatoir dan inquisitoir). Kebebasan memberi dan mendapatkan nasehat hukum menunjukkan bahwa dengan KUHP telah dianut asas akusator;
  9. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi (Andi Hamzah, 2002:10-22).

About Robby aneuknangroe

konsultasikan masalah Hukum Anda, Saya siap membatu secara gratis.

Posted on 22 September 2013, in Pidana Formil. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Ada pertanyaan?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: