Masalah Penahanan

Dalam artikel ini saya akan membahas;

  1. Hakikat penahanan
  2. syarat-syarat penahanan
  3. Macam-macam Mahanan
  4. Batas waktu/lamanya penahanan

Hakikat Penahanan

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengenai penahanan diatur dalam HIR (Her Herziene Reglement). Akan tetapi setelah berlakunya KUHAP, mengenai penahanan diatur dalam Pasal 20 sampai Pasal 31, dimana untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan masing-masing penegak hukum berwenang melakukan penahanan.

penahana merupakan tindakan represive dari penegak hukum, penahanan merupakan upaya paksa di antara lima upaya paksa, yakni penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan pemeriksaan surat. Dikatakan sebagai upaya paksa karena biasanya dilaksanakan dengan cara menggunakan kekerasan atau kekuasaan paksa.

Upaya paksa yang dilakukan dalam Penyidikan maupun Penuntutan oleh lembaga yang berwenang dapat dikontrol melalui Lembaga Praperadilan. Tujuan lembaga ini dibentuk agar hak-hak tersangka dapat dilindungi terutama dalam hal penangkapan maupun penahanan yang tidak sah serta adanya penghentian penyidikan maupun penuntutan.

Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut Acara  yang diatur dalam Undang-Undang (lihat Pasal 1 butir 21 KUHAP,)

Instansi yang berwenang untuk mempergunakan upaya paksa ini adalah Kepolisian RI, Kejaksaan dan Pengadilan. Penahanan harus dilakukan berdasarkan hukum, artinya harus adanya dugaan berdasarkan bukti yang cukup, bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana dan terhadap perbuatn tersebut tersedia ancaman pidana lima tahun atau lebih

syarat-syarat penahanan

Syarat Subyektif

  1. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri
  2. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan merusak atau menghilangkan barang bukti
  3. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi tidak pidan

Menurut Jecky Tengens, SH Dalam praktiknya, penerapan syarat subjektif ini sangat sulit diukur takaran penilaiannya. lebih lanjut Ia menjelaskan bahwa, Jatuhnya syarat subjektif penahanan ke dalam wilayah abu-abu inilah yang berpotensi besar untuk disalahgunakan oleh para penegak hukum yang takluk pada kekuatan uang, ataupun kuasa dan pengaruh. Pejabat yang berwenang akan dengan mudahnya secara sepihak dan subjektif menilai seorang tersangka ataupun terdakwa bisa atau tidak bisa ditahan berdasarkan penilaian sepihaknya atas alasan subjektivitas penahanan. Di wilayah subjektivitas ini pun sering ditemui banyak terjadi transaksi jual beli wewenang penilaian subjektif dari pihak penegak hukum terhadap pihak-pihak yang menjadi subjek dari penilaian subjektivitas para penegak hukum tersebut.

syarat objektive

syarat objektive penahanan dikenakan pada tindak  pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali UU menentukan lain. Atau terhadap orang yang melakukan tindak pidana, misalnya penganiayaan (pasal 351 ayat 1 dan pasal 353 ayat 1), penggelapan, penipuan (pasal 372, 378 dan 379a), mencari nafkah dengan memudahkan orang melakukan percabulan (germo/mucikari) pasal 296, mucikari yang melakukan eksploitasi pelacur (pasal 506) dan berbagai tindak pidana lainnya. Serta pelanggaran peraturan Bea & Cukai (pasal 25 dan pasal 26 Ordonansi Bea & Cukai), juga pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Imigrasi (UU No.8 Drt 1955) sebagaimana diatur dalam pasal 1,2 dan pasal 4. Penggunaan Narkotika pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 UU No. 9 Tahun 1976.

ENIS PENAHANAN (Pasal 22 KUHAP)

Penahanan Rumah Tahanan Negara

Tersangka/Terdakwa ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau di Lembaga Pemasyarakatan yang ditetapkan sebagai Rumah Tahanan Negara.

Penahanan Rumah

Penahanan dilaksanakan di tempat tinggal atau tempat kediaman Tersangka/Terdakwa, dengan tetap dibawah pengawasan pihak yang berwenang untuk menghindari segala sesuatu yang akan menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 22 KUHAP ayat 2).

Penahanan Kota

Penahanan dilaksanakan di kota tempat tinggal tersangka/terdakwa. Tersangka/Terdakwa wajib melapor diri pada waktu yang ditentukan (Pasal 22 KUHAP ayat 3)

Batas waktu/lamanya penahanan

Penahanan oleh Polisi dan pejabat lain (pasal 24 KUHP)

Batas waktu penahanan paling lama 20 (dua puluh) hari. Bila masih diperlukan dengan seijin Penuntut Umum, waktu penahanan dapat diperpanjang paling lama 40 (empat puluh) hari. Jika sebelum 60 hari pemeriksaan telah selesai, Tahanan dapat dikeluarkan dan jika sampai 60 hari perkara belum juga putus maka demi hukum, Penyidik (Polisi) harus mengeluarkan Tersangka/Terdakwa dari tahanan.

Penahanan atas perintah Penuntut Umum (pasal 25 KUHP)

Batas waktunya paling lama 20 (dua puluh) hari. Dengan seijin Ketua Pengadilan Negeri, waktu dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jika pemeriksaan telah selesai, sebelum batas waktu 50 hari, Tersangka/Terdakwa dapat dikeluarkan. Lepas 50 hari, meski perkara belum diputus, tapi demi hukum PenuntutUumum harus mengeluarkan Tersangka/Terdakwa dari tahanan.

Penahanan atas surat perintah penahanan Hakim Pengadilan Negeri (pasal 26 KUHP)

Batas waktu penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Bila belum selesai, penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari dengan seijin Ketua Pengadilan Negeri. Jika pemeriksaan telah selesai, sebelum batas waktu maksimal, Tersangka/Terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan. Jika batas waktu maksimal (90 hari) telah habis, meski perkara belum diputus, demi hukum Tersangka/Terdakwa harus dikeluarkan.

Penahanan atas surat perintah penahanan hakim Pengadilan Tinggi (pasal 27 KUHP)

Batas waktu penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dengan seijin Ketua Pengadilan Tinggi, waktu penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari. Tersangka/Terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum batas waktu maksimal (90 hari), jika pemeriksaan telah selesai. Jika telah 90 (sembilan puluh) hari perkara belum diputus, maka demi hukum Tersangka/Terdakwa harus dikeluarkan.

Penahanan atas perintah penahanan Mahkamah Agung (pasal 28 KUHAP)

Untuk kepentingan pemeriksaan kasasi, batas waktu penahanan paling lama 50 (lima puluh) hari. Jangka waktu penahanan tersebut dapat diperpanjang dengan batas waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, untuk kepentingan pemeriksaan. Jika pemeriksaan telah selesai sebelum jangka waktu 110 hari, Terdakwa/Tersangka dapat dikeluarkan. Meski perkara belum diputus, tetapi jika Terdakwa/Tersangka telah menjalani tahanan selama seratus sepuluh (110) hari, maka demi hukum ia harus dikeluarkan.


SUMBER

kuhap

LBH apik jakarta

http://www.hukumonline.com

About Robby aneuknangroe

konsultasikan masalah Hukum Anda, Saya siap membatu secara gratis.

Posted on 22 September 2013, in Pidana Formil and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Ada pertanyaan?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: