DAFTAR ISI HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

 

A. PERISTILAHAN, PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

1. Peristilahan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
2. Pengertian Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
3. Ruang Lingkup Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
4. Fungsi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

B. KARAKTERISTIK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Landasan dan Dimensi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
2. Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
3. Perbedaan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dengan Hukum Acara
Lainnya di Lapangan Hukum Publik dan Hukum Privat
4. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Umum (Menurut Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi)
5. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Khusus (Menurut Peraturan Mahkamah
Konstitusi/PMK)

C. HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945

1. Pengantar Umum
2. Subjectum Litis (Para Pihak) dan Objectum Litis (Objek Perkara)
3. Permohonan dan Legal Standing (Kedudukan Hukum)
4. Tata Cara Pengajuan Permohonan
5. Registrasi Perkara, Penjadwalan dan Panggilan Sidang
6. Pemeriksaan (Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Persidangan)
7. Pembuktian
8. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)
9. Putusan

D. HUKUM ACARA PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN
KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA
1. Pengantar Umum
2. Subjectum Litis (Para Pihak) dan Objectum Litis (Objek Perkara)
3. Permohonan dan Legal Standing (Kedudukan Hukum)
4. Tata Cara Pengajuan Permohonan
5. Registrasi Perkara, Penjadwalan dan Panggilan Sidang
6. Pemeriksaan (Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Persidangan)
7. Pembuktian
8. Putusan Sela
9. Penarikan Kembali Permohonan
10. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)
11. Putusan

E. HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

1. Pengantar Umum
2. Subjectum Litis (Para Pihak) dan Objectum Litis (Objek Perkara)
3. Permohonan dan Legal Standing (Kedudukan Hukum)
4. Tata Cara Pengajuan Permohonan
5. Registrasi Perkara dan Penjadwalan Sidang
6. Persidangan
7. Pembuktian
8. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)
9. Putusan

F. HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH (PHPU-KADA)

1. Pengantar Umum
2. Subjectum Litis (Para Pihak) dan Objectum Litis (Objek Perkara)
3. Permohonan dan Legal Standing (Kedudukan Hukum)
4. Tata Cara Pengajuan Permohonan
5. Registrasi Perkara dan Penjadwalan Sidang
6. Persidangan
7. Pembuktian
8. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)
9. Putusan

G. HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD

1. Pengantar Umum
2. Subjectum Litis (Para Pihak) dan Objectum Litis (Objek Perkara)
3. Permohonan dan Legal Standing (Kedudukan Hukum)
4. Tata Cara Pengajuan Permohonan
5. Registrasi Perkara dan Penjadwalan Sidang
6. Persidangan
7. Pembuktian
8. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)
9. Putusan

H. HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. Pengantar Umum
2. Subjectum Litis (Para Pihak) dan Objectum Litis (Objek Perkara)
3. Permohonan dan Legal Standing (Kedudukan Hukum)
4. Tata Cara Pengajuan Permohonan
5. Registrasi Perkara dan Penjadwalan Sidang
6. Persidangan
7. Pembuktian
8. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)
9. Putusan

I. HUKUM ACARA MEMUTUS PENDAPAT DPR TENTANG DUGAAN PELANGGARAN HUKUM PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

1. Pengantar Umum
2. Subjectum Litis (Para Pihak) dan Objectum Litis (Objek Perkara)
3. Tata Cara Pengajuan Permohonan
4. Registrasi Perkara dan Penjadwalan Sidang
5. Persidangan
6. Pembuktian
7. Penghentian Proses Pemeriksaan
8. Rapat Permusyawaratan Hakim
9. Putusan

J. PERKEMBANGAN PENEGAKAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA

1. Upaya (Ijtihad) Hakim Konstitusi Menemukan Hukum dan Keadilan
Substantif – Gerakan Hukum Progesif dan Masalah Ultra Petita
2. Upaya untuk Mengembangkan Kewenangan Konstitusional Mahkamah
Konstitusi: Constitutional Question dan Constitutional Complaint
3. Masalah Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Diatur dalam
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ataukah Undang-Undang
dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi ?
5. Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi
6. Implikasi Pembatalan Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap
Perundang-undangan di Indonesia
7. Hakim Ad-Hoc Mahkamah Konstitusi dan Keterbatasan Penanganan Perkara
di Mahkamah Konstitusi
8. Pengajuan Permohonan melalui Elektronik dan Persidangan Jarak Jauh
(Teleconference)

About Robby aneuknangroe

konsultasikan masalah Hukum Anda, Saya siap membatu secara gratis.

Posted on 23 September 2013, in Hk. Acar MK and tagged , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Ada pertanyaan?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: