Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja yang dalam bahasa Belanda biasa disebut Arbeidsovereenkoms, dapat diartikan dalam beberapa pengertian. Pengertian yang pertama disebutkan dalam ketentuan Pasal 1601a KUHPerdata, mengenai  perjanjian kerja disebutkan bahwa Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya  pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan  dengan menenima upah.

menurut Iman Soepomo, “perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak kesatu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan, yang mengikatkan diri untuk mengerjakan buruh itu dengan membayar upah.” menurut Subekti ”

Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara seorang “buruh” dengan seorang  “majikan”, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri; adanya suatuupah atau  gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di peratas (bahasa Belanda; dierstverhanding) yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain “

menurut Ridwan Halim,

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang  diadakan antara majikan tertentu dan karyawan atau karyawan-karyawan tertentu, yang umumnya berkenaan dengan segala persyaratan yang secara timbal-balik  harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, selaras dengan hak dan kewajiban mereka  masingmasing terhadap satu sama lainnya”

Menurut Wiwoho Soedjono,

pengertian “perjanjian kerja  adalah hubungan antara seseorang yang bertindak sebagai pekerja atau buruh  dengan seseorang yang bertindak sebagai majikan”.

Menurut Mr. MG. Rood,

”bahwa suatu perjanjian kerja baru ada, manakala di dalam perjanjian kerja tersebut telah memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu

  1. Adanya Unsur Pekerjaan (Work), maksudnya objek yang harus dikerjakan harus jelas
  2. Adanya Unsur Pelayanan (Service), maksudnya pekerja harus tunduk atas perintah majikan yang mempekerjakannya
  3. Adanya Unsur Waktu Tertentu (Time), maksunya Melakukan hubungan kerja haruslah dilakukan sesuai dengan waktu yang  telah ditentukan dalam perjanjian kerja atau peraturan perundangundangan
  4. Adanya Unsur Upah (Pay), maksudnya dalam melakukan perjanjian kerja, adanya upah yang disepakati bersama

 Jenis-jenis Perjanjian Kerja

  1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

yang dimaksud dengan penjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha  untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan  tertentu 2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

“Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang  bersifat tetap.”

sumber

http://repository.usu.ac.id/

Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan Penerbit Djambatan, cet. Ketujuh, 1985 KUH Perdata Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

About Robby aneuknangroe

konsultasikan masalah Hukum Anda, Saya siap membatu secara gratis.

Posted on 23 September 2013, in Hk. Perburuhan and tagged , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Ada pertanyaan?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: