ILMU PERUNDANG-UNDANGAN tugas 1

  1. PENDAHULUAN

Sebelum melangkah lebih jauh pembahasan tentang hubungan antara Hukum dan perundang-undangan, seyogyanya terlebih dahulu mengetahui tentang definisi dari keduanya.

Sebenarnya para sarjana telah lama mencari suatu batasan tentang hukum tetapi belum ada yang dapat memberikan suatu batasan atau definisi yang tepat. Batasan-batasan yang diberikan sangat bermacam-macam, berbrda satu sama lainnya.

Untuk pembahsan selanjutnya, akan kami bahas dengan beberapa hal yang berkenaan dengan ilmu perundang-undangan.

  1. Mengapa Hukum memerlukan Perundang-undangan.

Jika me;ihat arti secara etimologi terdapat empatb macam istilah yaitu hukum berasal dari bahasa Arab yaitu yang mempunyai bentuk jamak “Alkas”, dari bahasa latin yaitu “recht” yang mempunyai arti tuntutan, atau Ius yang berarti aturan atau hukum, dan Lex yang artinya mengumpulkan yaitu mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah.

Sedangkan definisi secara istilah sangat banyak diungkapkan oleh para pakar dan sangat berbeda-beda, tetapi dapat disimpulkan bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya (Soeroso:2006).

Ilmu hukum tidak melihat sebuah hukum itu adalah chaos atau mass of rules, tetapi melihatnya sebagai sebuah sistem, Arti penting sebuah hukum aialah hubungannya dengan peraturan-peraturan hukum lain secara sistematis

Hubungan yang sistematis tersebut dapat kita lihat dari komponen-komponen ilmu yang meliputinya, diantaranya adalah :

  1. Masyarakat umum, yang merupakan himpunan kesatuan-kesatuan hukum, baik individu atau kelompok

  2. Budaya Hukum, merupakan hasil olah manusia dalam mengatur kehidupannya.

  3. Ilmu Hukum, merupakan penjabaran , pengkajian, dan pengembangan teori-teori hukum

  4. Konsep Hukum, merupakan formulasi kebijakan hukum yang ditetapkan oleh suatu masyakat hukum.

  5. Filsafat Hukum, merupakan hasil pemikiran mengenai hukum yang mendalam

  6. Pembentukan Hukum, yaitu proses pembentuksn hukum

  7. Bentuk Hukum, yang kemudian diklasifikasikan dengan dua bentuk yaitu tertulius dan tidak tertulis

  8. Penerapan Hukum, yang merupakan penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum dalam masyarakat.

  9. Eevaluasi Hukum, merupakan penentuan kualitas hukum, menelaah setiap komponen fungsi dan sistemnya.

Selanjutnya adalah arti perundang-undangan, istilah dan pengertian Perundang-undangan secara etimologis, Perundang-undangan berasal dari istilah ‘undang-undang’, dengan awalan ‘per’ dan akhiran ‘an’. Imbuhan Per-an menunjukkan arti segala hal yang berhubungan dengan undang-undang.
Sedangkan secara maknawi, pengertian perundang-undangan belum ada kesepakatan. Ketidaksepakatan berbagai ahli sebagian besar ketika sampai pada persoalan apakah perundang-undangan mengandung arti proses pembuatan atau mengandung arti hasil (produk) dari pembuatan perundang-undangan.

Istilah perundang-undangan untuk menggambarkan proses dan teknik penyusunan atau pembuatan keseluruhan Peraturan Negara, sedangkan istilah peraturan perundang-undangan untuk menggambarkan keseluruhan jenis-jenis atau macam Peraturan Negara. Dalam arti lain Peraturan Perundang-undangan merupakan istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan berbagai jenis (bentuk) peraturan (produk hukum tertulis) yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yang dibuat oleh Pejabat atau Lembaga yang berwenang.

Dari pengertian-pengertian di atas, jika dicermati bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dan perundang-undangan adalah proses dan teknik penyusunan dari himpunan peraturan hukum, kita dapat menarik sebuah garis besar bahwa suatu hukum harus dproduksi sebagai produk hukum dengan sebuah proses dan teknik yang kemudian disebut sebagai Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan harus mempunyai kriteria sebagai berikut:

1.bersifat tertulis

2.mengikat umum

3.dikeluarkan oleh Pejabat atau Lembaga yang berwenang

Berdasarkan kriteria ini, maka tidak setiap aturan tertulis yang dikeluarkan Pejabat merupakan Peraturan perundang-undangan, sebab dapat saja bentuknya tertulis tapi tidak mengikat umum, namun hanya untuk perorangan berupa Keputusan (Beschikking) misalnya. Atau ada pula aturan yang bersifat untuk umum dan tertulis, namun karena dikeluarkan oleh suatu organisasi maka hanya berlaku untuk intern anggotanya saja.

  1. Fungsi Ilmu Perundang-undangan dalam pembentukan hukum

Ilmu Perundang-undangan adalah ilmu yang mempelajari seluk beluk yang berkaitan dengan seperangkat peraturan perundang-undangan yang dikaji dengan disiplin ilmu hukum tata negara mengenai teknik, materi muatan, asas-asas, bahasa hukum terhadap perancangan peraturan perundang-undangan, karena sebenarnya obyek dari ilmu perundang-undangan adalah merupakan bagian dari ilmu hukum tata negara dalam arti umum, oleh karena itu metode dan pendekatannya tidak jauh berbeda dengan metode dan pendekatan ilmu hukum tata negara.

Menurut B. Hestu Cipto Handoyo, Ilmu Perundang-undangan merupakan cabang dari ilmu hukum yang secara khusus objek kajiannya adalah meneliti tentang gejala peraturan peraturan perundang-undangan yakni setiap keputusan tertulis yg dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengatu tingkah laku manusia yang bersifat dan berlaku mengikat umum.

Selain dalam rangka merubah masyarakat, tentunya kearah yang lebih baik sesuai dengan doktrin hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as tool of social enginering), kegunaan ilmu perundang-undangan yaitu :

  1. Memudahkan praktik hukum, terutama bagi kalangan akademisi, praktisi hukum maupun pemerintah.

Artinya bahwa ilmu perundang-undangan dapat memberikan peran yang sangat urgen terhadap pelaksankan hukum, karena perundang-undangan bentuk tertulis dari hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan atau praktik sebuah aturan, dan hal inilah yang kemudian dapat dipelajari oleh para akademisi sebagai bahan pengembangan aturan secara berlanjut, dan dapat dijadikan acuan atau pedoman oleh pihak pemerintahan dan praktisi dalam menjalankan aturan.

  1. Memudahkan klasifikasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Artinya bahwa ilmu perundang-undangan adalah instrumen untuk mengklasifisikan aturan yang sangat bermacam-macam bentuknya, dengan pengklasifikasian tersebut pihak yang berwenang dapat dengan dengan mudah mendokumentasikan peraturan-peraturan yang telah tertulis itu sehingga nantinya bisa dijadikan rujukan yang jelas.

  1. Memberikan kepastian hukum dalam pembentukan hukum nasional.

Artinya bahwa ilmu perundang-undangan mempunyai fungsi sebagai instrumen dasar dalam salah satu asas hukum yaitu kepastian hukum, yang dengan hal itu pembentukan aturan hukum nasional dapat terwujud dan terlaksana secara tertib sehingga tidak hanya pembentukan hukum yang bersifat akuistik.

  1. Mendorong munculnya suatu produk peraturan perundang-undangan yang baik.

Ilmu perundang-undangan adalah ilmu yang mempelajari metode, teknik, dan proses dari hal tersebut itulah akan muncul produk peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaidah yang baik sehingga peraturan yang baik itu akan terwujud.

  1. Ruang lingkup Ilmu Perundang-undangan

Menurut Krems, ruang liungkup atau substansi dari ilmu perundang undangan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu : Proses perundang-undangan, Metode Perundang-Undangan, dan Teknik Perundang-Undangan.

Agar lebih jelas pula maksud dari keterangan ruang lingkup ilmu perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dijabarkan sebgaimana berikut.

  1. Proses perundang-undangan (gezetsgebungsverfahren)

Meliputi beberapa tahapan dalam pemnbentukan perundang-undangan seperti tahap persiapan, penetapan, pelaksanaan, penilaian dan pemaduan kembali produk yang sudah jadi, atau dengan kata lain bahwa pada tahap ini membahas dan menganalisis proses atau mekanisme pembuatan peraturan perundang-undangan hingga pengawasan dan pengujiannya ( I Gede Pancja A,dkk : 2008)

  1. Metode prundang-undangan (gezetsgebungsmethode).

Ilmu tentang pembentukan jenis norma hukum yang teratur untuk dapat mencapai sasarnannya. Pengacuannya kepada hal-hal yang berhubungan dengan perumusan unsur dan struktur suatu ketentuan dalam norma seperti objek norma, subjek norma, operator norma dan kondisi norma.

Pada metode ini intinya membahas tentang substansi atau materi muatan peraturan perundang-undangan, termasuk cara-cara menemukan materi muatnnya.

  1. Teknik perundang-undangan (gezetsgebungstechnic).

Teknik perundang-undangan mengkaji hal-hal yg berkaitan dengan teks suatu perundang-undangan meliputi bentuk luar, bentuk dalam, dan ragam bahasa dari peraturan perundang-undangan. Yang intinya pada ruang lingkup ini membahasa dan menganalisa bentuk luar peraturan perundang-undangan.

About Robby aneuknangroe

konsultasikan masalah Hukum Anda, Saya siap membatu secara gratis.

Posted on 27 September 2013, in Per-uuan. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Ada pertanyaan?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: