JENIS-JENIS DAN DASAR-DASAR PERUNDANG-UNDANGAN

Tugas V

Jenis-jenis perundang-undangan Republik Indonesia dewasa ini adalah:

  1. Jenis-jenis yang ditentukan oleh UUD 45:

  1. undang-undang (UU) berdasarkan pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1);

  2. peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) berdasarkan pasal 22;

  3. peraturan pemerintah (Perpem) berdasarkan pasal 5 ayat (2).

  1. Peraturan pelaksanaan yang terdapat dalam praktek:

  1. keputusan presiden (Keppres);

  2. instruksi presiden (Inpres);

  3. peraturan menteri (Permen);

  4. keputusan menteri (Kepmen);

  5. instruksi menteri;

  6. peraturan kepala lembaga pemerintah non departemen;

  7. peraturan badan Negara lainnya.

  1. Peraturan-peraturan tingkat daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah:

  1. peraturan daerah tingkat I (Perda Tingkat I);

  2. keputusan kepala daerah tingkat I (Kep. KDH Tk I);

  3. peraturan daerah tingkat II (Perda Tingkat II);

  4. keputusan kepala daerah tingkat II (Kep. KDH Tk II).

  1. UNDANG-UNDANG

Undang-undang adalah peraturan umum dan formal. Dibentuk oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang mengatur persoalan-persoalan pokok dalam rangka melaksanakan hukum dasar Negara. Dasar hukum atau legalitasnya adalah pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) UUD 45 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1)

Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Pasal 20 ayat (1)

Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Beberapa pengertian undang-undang.

Dalam kepustakaan dijumpai beberapa arti dari undang-undang (wet) sebagai berikut:

  1. Undang-undang dalam arti materiel (wet in materiele zin)

Yaitu, peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa negara (overheid) yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum dan berdaya laku ke luar.

  1. Undang-undang dalam arti formal (wet in formele zin)

Yaitu, yang menunjukkan segi formalitas terbentuknya undang-undang (de wijze van totstandkoming). Yang dimaksud adalah persesuain kehendak (overeensteming) antara pemerintah dan badan legislative. Hasil dari persesuaian kehendak tersebut tertuang dalam peraturan tertulis (undang-undang) yang konkret).

  1. Undang-undang pokok

Dalam praktek dikenal adanya undang-undang pokok. Undang-undang pokok merumuskan dasar-dasar bagi penyelenggaraan kenegaraan di bidang tertentu dan berisi ketentuan pokok saja. Contoh: undang-undang nomor 14 tahun 1970 (LN 1970 : 74) tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

  1. Undang-undang organik

Undang-undang organik adalah undang-undang yang mengatur materi atau persoalan yang digariskan oleh ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi dasarnya (UUD 45, TAP MPR atau undang-undang (pokok)). Contoh: undang-undang tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) adalah undang-undang organik yang melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (1) UUD 1945.

  1. Undang-undang non organik

Undang-undang non organik mengatur hal-hal yang tidak ditentukan secara eksplisit oleh UUD, TAP MPR atau undang-undang (pokok).

Sebagai diketahui bahwa UUD 45 sebagai aturan dasar Negara yang tertulis hanya memuat aturan-aturan pokok saja, hanya memuat garis-garis besar tentang penyelenggaraan kehidupan bernegara. Jadi tidak seluruhh pokok persoalan telah tergariskan dalam UUD . dan di samping itu masyarakatpun berkembang sehingga ada persoalan-persoalan baru yang timbul. Hal-hal mana kemudian perlu diatur dengan undang-undang.

  1. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah dalam keadaan memaksa, berkekuatan sama dengan undang-undang. Perundang-undangan jenis ini disebut juga dengan nama peraturan darurat (noodverordening). Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) tersebut harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikutnya. Jika tidak mendapat persetujuan maka peraturan tersebut harus dicabut. Dasar hukum dari Perpu tersebut adalah pasal 22 UUD 45 yang berbunyi sebagai berikut:

  1. Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

  2. Peraturan-peraturan itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

  3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan-peraturan itu harus dicabut.

Dengan demikian tampaklah bahwa syarat untuk mengadakan Perpu ialah adanya keadaan genting yang memaksa Pemerintah untuk bertindak segera dan tepat. Dan kemudian harus diajukan oleh pemerintah kepada DPR pada kesempatan sidang yang berikutnya setelah peraturan itu diundangkan. Jika tidak disetujui oleh DPR maka sudah barang tentu akibat-akibat hukumnya harus ditampugn dengan perundang-undangan. Dan apabila disetujui oleh DPR maka Perpu tersebut disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan itu tentunya bisa tanpa perubahan dan bisa pula dengan adanya perubahan-perubahan (mutasis mutandis). Pengesahan tersebut dilakukan dengan membuat undang-undang yang menetapkan Perpu tersebut menjadi undang-undang.

Contoh: Perpu nomor 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan undang-undang nomor 1 tahun 1961 (LN 1961 : 3). Setelah ditetapkan menjadi undang-undang, nomor dan tahun pembuatannya tetap dipakai untuk menyebutnya sebagai undang-undang tetapi dengan diberi suatu indeks. Perpu nomor 23 tahun 1959 tersebut setelah menjadi undang-undang disebut ”undang-undang nomor 23/prp tahun 1959”. Ketentuan tentang sebutan ini ditetapkan dalam undang-undang yang menetapkannya menjadi undang-undang.

Perundang-undangan darurat tersebut di atas perlu ada agar keselamatan Negara dapat terjamin di dalam keadaan genting.

  1. PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan pemerintah (Perpem) adalah perundang-undangan yang berisi aturan umum untuk melaksanakan undang-undang atau Perpu.

Perpem dibuat oleh Pemerintah, dalam hal ini Presiden yang menanda tanganinya. Dasarnya adalah pasal 5 ayat (2) UUD 45 yang berbunyi:

Presiden menetapkan peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”.

Dari ketentuan pasal 5 ayat (2) UUD 45 tersebut jelas bahwa Perpem adalah peraturan pelaksanaan dari undang-undang.

Begitu juga menurut pengertian ilmu hukum bahwa tidak ada peraturan pemerintah tanpa undang-undang yang menjadi dasarnya. (geen regeringsverordening zonder wet waar op zij steunt). Namun demikian, untuk membuat suatu Perpem tidak harus secara tegas dinyatakan atau disebutkan oleh undang-undang yang menjadi dasarnya, misalnya dengan kalimat ”untuk selanjutnya akan diatur dengan peraturan pemerintah”. Apabila memang Pemerintah memandang perlu untuk melaksanakan suatu undang-undang dengan Perpem maka Pemerintah dapat membuatnya, walaupun undang-undang yang bersangkutan tidak menyatakan bahwa untuk selanjutnya akan diatur dengan Perpem. Jadi atas prakarsa Pemerintah saja. Dalam hal ini ada suatu keleluasaan Pemerintah untuk membuatnya. Tetapi sungguhpun demikian, Perpem tersebut haruslah tetap sebagai peraturan pelaksanaan belaka. Tidak menambah atau tidak membuat norma-norma baru.

  1. KEPUTUSAN PRESIDEN

Keputusan presiden (Keppres) berisi peraturan yang bersifat khusus untuk melaksanakan UUD 1945, TAP MPR, undang-undang atau Perpu dan Perpem.

Keputusan presiden didasarkan kepada ketentuan pasal 4 ayat (1) UUD 45 yang berbunyi:

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar”.

Keputusan adalah suatu produk yang mewujudkan kehendak (wilsvorming) dari pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Keputusan biasanya berisi suatu penetapan (beschikking). Tetapi ada juga keputusan yang berisi suatu peraturan (regeling).

Keputusan yang berisi penetapan hanya berlaku sekali (eenmalig) yaitu, untuk menyelesaikan sesuatu persoalan yang konkret. Setelah selesainya persoalan yang menjadi objek keputusan itu maka dengan sendirinya keputusan itu sudah berhenti bekerja. Misalnya, keputusan yang menetapkan atau merubah status sesuatu lembaga atau instansi ataupun yang berisi pengangkatan pejabat atau pegawai.

Sedangkan peraturan yang berisi peraturan dimaksudkan untuk terus berlaku. Perbedaan antara penetapan dengan peraturan adalah sebagai berikut: Penetapan dibuat untuk menyelesaikan sesuatu hal yang konkret, yang telah diketahui terlebih dahulu, misalnya pengangkatan si A menjadi ketua panitia urusan piutang Negara. Sedangkan peraturan dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang belum diketahui dengan pasti terlebih dahulu tetapi yang mungkin akan terjadi. Atau peraturan ditujukan kepada hal-hal yang masih abstrak. Misalnya mengatur batas maksimum pemilikan tanah pertanian yang boleh dimiliki seseorang. Dalam hal ini belum tentu tanah yang mana dan belum tentu siapa orangnya yang terkena pembatasan itu.

  1. INSTRUKSI PRESIDEN

Instruksi adalah petunjuk-petunjuk dinas dari pejabat yang berwenang kepada pejabat (pejabat) bawahannya.

Instruksi Presiden (Inpres) adalah petunjuk-petunjuk dinas yang diberikan oleh Presiden kepada pejabat (-pejabat) bawahannya tentang cara pelaksanaan dari kebijaksanaan yang berdasarkan atau bersumber kepada perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Contoh:

Instruksi Presiden nomor 9 tahun 1977 tentang operasi tertib (Opstib). Instruksi Presiden ini berisi petunjuk-petunjuk terperinci yang terdapat pada lampiran mengenai cara pelaksanaan penertiban terhadap penyimpangan-penyimpangan/penyelewengan (pungutan liar, komersialisasi jabatan, pemborosan keuangan Negara dan lain sebagainya).

Instruksi ini ditujukan kepada:

  1. para Menteri;

  2. para staf Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen;

  3. kepala Staf Kopkamtib;

  4. para Pimpinan Sekretariat Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.

Inpres tersebut berdasarkan atau bersumber kepada perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Ini terlihat pada konsiderans Inpres tersebut yakni:

  1. pasal 4 ayat (1) UUD 45;

  2. undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan korupsi;

  3. undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang poko-pokok kepegawaian;

  4. keppres nomor 9 tahun 1974 tentang poko-pokok organisasi Kopkamtib.

Dengan demikian jelas Inpres itu memenuhi unsur-unsur rumusan pengertian instruksi yaitu, berisi petunjuk-petunjuk dari presiden mengenai cara pelaksanaan kebijaksanaan berdasarkan dan bersumber kepada perundang-undangan yang lebih tinggi dan yang ditujukan dalam hal ini kepada para pejabat tinggi Negara.

  1. PERATURAN MENTERI

Peraturan menteri (Permen) adalah peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh Menteri departemen yang bersangkutan untuk mengatur persoalan-persoalan yang termasuk bidang wewenangnya dengan berdasarkan dan bersumber kepada perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Sebagai contoh misalnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 1979 tentang ketentuan-ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak Barat.

  1. KEPUTUSAN MENTERI

Keputusan menteri (Kepmen) berisi putusan dari Menteri yang bersangkutan yang menetapkan sesuatu dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebiih tinggi tingkatannya. Sebagai contoh adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 266 tahun 1982 tentang besarnya penguatan biaya dalam rangka pemberian sertifikat hak atas tanah bagi golongan mampu yang menjadi objek proyek operasi nasional agrarian. Keputusan tersebut menetapkan siapa saja yang dikategorikan golongan mampu dan besarnya biaya yang dipungut dari golongan tersebut dalam rangka pembuatan sertifikat hak atas tanah.

  1. INSTRUKSI MENTERI

Instruksi menteri adalah petunjuk-petunjuk dinas yang diberikan oleh Menteri kepada pejabat bawahannya tentang cara pelaksanaan dari kebijaksanaan dengan berdasarkan atau bersumber kepada perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Sebagai contoh misalnya Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun1982 tentang larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah.

  1. PERATURAN KEPALA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

Peraturan kepala lembaga Pemerintah non departemen adalah peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau pelaksanaan dari kebijaksanaan yang digariskan oleh Presiden dalam bidang lembaga Pemerintah non departemen dan tidak termasuk salah satu departemen. Misalnya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN).

  1. PERATURAN BADAN-BADAN NEGARA LAINNYA

Peraturan badan-badan Negara lainnya misalnya peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia selaku bank sentral, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pos dan Giro, Telekomunikasi dan lain sebagainya.

  1. JENIS-JENIS LAINNYA

Selain dari jenis-jenis yang telah dikemukakan di atas, dalam praktek dijumpai pula jenis-jenis lain yaitu:

  1. surat keputusan bersama;

Keputusan bersama adalah keputusan para pejabat atau instansi yang berwenang di bidangnya masing-masing secara bersama-sama dituangkan dalam keputusan bersama.

Contoh:

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman nomor 39 tahun 1982, nomor 70/kpts/Um/2/1982, nomor M. 01 – Um.01.06 tahun 1982, tentang syarat-syarat khusus dalam pemberian hak guna usaha baru untuk perusahaan perkebunan besar dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 32 tahun 1979.

  1. surat edaran.

Yang dimaksud dengan surat edaran di sini adalah yang mengandung materi peraturan. Sebagai contoh misalnya Surat Edaran Mahkamah Agung nomor SEMA/Pemb/1224/82 tanggal 4 Mei 1982. Surat edaran tersebut adalah tentang perkara mengenai sewa menyewa rumah dapat diadili oleh pengadilan umum (Pengadilan Negeri). Surat edaran bersifat pelaksanaan dari perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya.

1Amiroeddin Syarif, Perundang-undangan dasar, jenis dan teknik pembuatannya, (Cet.1; Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 31-43.

About Robby aneuknangroe

konsultasikan masalah Hukum Anda, Saya siap membatu secara gratis.

Posted on 27 September 2013, in Per-uuan. Bookmark the permalink. 3 Komentar.

  1. HENSYA BAYU SAMUDRA

    maksudnya nomor smea itu apa

  2. Lembaga yg menetapkan tap mpr

Ada pertanyaan?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: