PEMBAHASAN RUU ANTARA DPR BERSAMA PRESIDEN

Berdasarkan Tata Tertib DPR, pembahasan RUU antara DPR bersama Presiden berlangsung dalam dua tingkat pembahasan, yaitu pembahasan tingkat I dalam rapat komisi, rapat baleg atau pansus dan pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna.

Pembahasan tingkat I dilakukan sebagai berikut :

  1. Biasanya diawali dengan menyepakati jadwal pembahasan, bahan bahan yang digunakan selama proses pembahasan antara DPR dengan pemerintah;

  2. Setiap fraksi diberikan kesempatan memberikan pandangan terhadap RUU serta proses yang akan digunakan dalam pembahasan RUU;

  3. Pandangan fraksi-fraksi dan DPD (jika RUU dalam lingkup wewenang DPD), ini dilakukan jika RUU berasal dari Presiden. Jika RUU berasal dari DPR, maka pembahasan tingkat I ini didahului dengan pandangan dan pendapat presiden atau pandangan Presiden dan DPD (jika RUU terkait dengan kewenangan DPD);

  4. Tanggapan Presiden atas pandangan fraksi atau tanggapan pimpinan alat kelengkapan DPR atas pandangan Presiden. Pada umumnya jawabannya tidak/belum bersifat final. Hal-hal yang masih belum mendapatkan tanggapan akan dibahas lebih lanjut dalam Panitia Kerja (Panja);

  5. Pembahasan RUU antara DPR dan Presiden berdasarkan daftar inventarisasi masalah (DlM).

    Dalam pembahasan tingkat I dapat juga dilakukan:

  1. Rapat dengar pendapat umum;

    1. mengundang pimpinan lembaga negara atau pimpinan lembaga lain sesuai materi RUU;

  • Rapat intern.

  • Setelah rapat dengar pendapat umum, biasanya anggota DPR menyusun DIM dan dilanjutkan dengan melakukan pembahasan terhadap DIM tersebut. Pembahasan selanjutnya masuk ketingkat Panja. Setelah selesai pembahasan ditingkat Panja, komisi menyelenggarakan lagi sidang komisi. Agendanya adalah laporan hasil kerja Panja dan pandangan fraksi-fraksi terhadap hasil kerja Panja. Apabila dalam pandangan fraksi masih ada hal-hal yang belum disetujui, maka biasanya diserahkan kembali kepada Panja untuk menyelesaikannya. Jika dalam batas waktu tertentu ternyata masih ada hal-hal yang belum disepakati,maka masalah tersebut akan dibawa kedalam pembahasan tingkat ll dalam sidang paripurna untuk diputuskan.

    Setelah komisi, Baleg, Panggar atau pansus yang ditunjuk selesai melakukan pembahasan tingkat I dengan menteri yang ditunjuk mewakili presiden, maka tahap berikutnya dalam pembahasan RUU adalah pembahasan tingkat ll yang merupakan tahap pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

    Pembahasan tingkat ll didahului dengan penyampaian laporan akhir pimpinan komisi, baleg, panggar atau pansus yang membahas RUU pada tingkat l. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir fraksi, pembacaan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang ditugasi untuk mewakili presiden.

    Babak akhir pengesahan adalah pengambilan keputusan dalam rapat paripurna atas RUU yang dibahas. Pengambilan keputusan umumnya dengan suara bulat/aklamasi dari fraksi-fraksi di DPR. Namun tidak menutup kemungkinan dilakukan voting jika tidak tercapai pengambilan keputusan dengan suara bulat. RUU yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR selanjutnya dikirim ke sekretariat negara untuk ditandatangani oleh presiden, diberi nomor dan diundangkan.

    About Robby aneuknangroe

    konsultasikan masalah Hukum Anda, Saya siap membatu secara gratis.

    Posted on 27 September 2013, in Per-uuan. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

    Ada pertanyaan?

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s

    %d blogger menyukai ini: