PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING IN PERSONS)

tt

  1. Dasar pertimbangan lahirnya UU Perdagangan Orang :

    1. Perdagangan orang adalah merupakan perbudakan modern yang merupakan perlakuan buruk terhadap dan melanggar harkat dan maratabat manusia.

    2. Semakin maraknya masalah perdagangan orang di pelbagai belahan dunia termasuk Indonesia, sebagai anggota masyarakat International yang peduli terhadap praktek perdagangan orang.

    3. Indonesia telah mendatangani Protokol PBB (Protokol Palermo)Tahun 2000 tentang Mencegah, memberantas, dan menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang.

    4. Secara empiris perempuan dan anak adalah merupakan kelompok rentan yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang. Korban diperdagangkan bukan hanya untuk pelacuran tetapi sudah terekploitasi sedemikian rupa sehingga tidak memperoleh kesimbangan sedikitpun atas jerih payah atau pengorbanan yang diberikan.

    5. Peraturan yang ada (KUHP pasal 297 dan pasal 83 UU Perlindungan anak) sangsinya tidak sepadan dengan penderitaan yang diderita korban.

  1. Kelompok rentan (Lelaki, perempuan, anak-anak) :

  1. Dari keluarga miskin dari pedesaan atau daerah perkotaan yang kumuh.

  2. Memiliki tingkat pendidikan/pengetahuan yang terbatas.

  3. Terlibat dalam persoalan ekonomi, sosial, politik yang serius.

  4. Pekerja seks komersial.

  5. Anak jalanan.

  1. Modus operandi :

  1. Rayuan untuk mendapatkan pekerjaan, dengan gaji cukup besar (restoran, perkebunan, salon kecantikan, bisinis hiburan)

  2. Rayuan untuk memperoleh kesenangan, kemewahan.

  3. Menjebak dengan lilitan hutang.

  4. Menipu dengan janji-janji tertentu (mengawini, dicarikan orang tua asuh, pemberian hadiah, dll).

  5. Merayu kepada perempuan yang kusilitan biaya hamil, melahirkan dan membesarkan anak.

  6. Merayu kepada perempuan yang hamil diluar kemauannya.

  7. Menculik.

  8. Penggunaan sarana kekuasaan

  1. Regulasi perdagangan orang diluar UU No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.:

  1. KUHP (pasal 289, 296, 297,333 ayat 1, 2 dan 3).

  2. UU No.39 tahun 1999 tentang HAM.

  3. UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

  4. Keppres No.87 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

  5. Keppres No.88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan perdagangan Perempuan dan Anak

  6. Keppres No.77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan anak Indonesia.

  1. Unsur-Unsur Tindak Pidanan Perdagangan Orang :

    1. Perbuatan yang berupa perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau menerima, pengangkatan anak, memanfaatkan, menganjurkan, memberikan sarana/bantuan

    2. Cara perbuatan dilakukan, dengan ancaman, paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pembayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali diri korban.

    3. Tujuan perbuatan untuk eksploitasi atau mengakibatakan orang tereksploitasi (suatu tindakan tanpa persetujuan korban untuk melakukan pelacuran, kerja, pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi secara melawan hukum atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang atau pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriil).

  1. Sanksi pidana TPPO :

  1. Pidana Penjara Minimum Khusus paling singkat 1 tahun dan maksimum khusus 15 tahun, dengan pemberatan tertentu (korban anak, luka/gangguan jiwa berat, penyakit menular yang membahayakan jiwa, kehamilan, hilang/gangguan reproduksi, kejahatan terorganisir, menyalah gunakan kewenangan).

  2. Pidana denda minimun khusus paling sedikit 40 juta dan paling banyak 5 milyard)

  3. Restitusi (ganti kerugian).

  4. Sanksi pencabutan ijin usaha, pemecatan pengurus dan larangan untuk mendirikan bidang usaha yang sama.

  1. Tindak pidana lain yang berhubungan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) :

  1. Memberikan keterangan palsu atau memalsukan dokumen untuk mempermudah terjadinya TPPO.

  2. Memberikan keterangan palsu, menyampaikan alat/barang bukti palsu atau mempengaruhi saksi di persidangan.

  3. Melakukan penyerangan secara fisik kepada saksi atau petugas di persidangan.

  4. Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara tidak langsung dalam penyidikan, penuntutan dan pemriksaan sidang.

  5. Menyembunyikan, memberikan pinjaman uang, barang atau harta kekayaan lain, menyedikan tempat tinggal, membantu pelarian pelaku TPPO.

  6. Memberitahukan identitasi saksi atau korban padahal telah diberitahu untuk tidak menyebutkannya.

  1. Perlindungan Korban TPPO :

  1. Memperoleh kerahasian identitas diri.

  2. Ancaman dari pihak lain.

  3. Memperoleh restitusi (ganti kerugian) atas :

  1. Kehilangan kekayaan atau penghasilan.

  2. Penderitaan.

  3. Biaya perawatan medis dan / atau psikologis.

  4. Kerugian lain akibat perdagangan adanya TPPO

  1. Memperoleh rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan, dan reintegrasi.

  2. Dipulangkan ketanah air bagi WNI yang berada diluar negeri.

  3. Dipulangkan kenegara asal melalui saluran diplomatik bagi WNA

  1. Beberapa ketentuan khusus dalam UU Perdagangan Orang :

    1. Perluasan alat bukti (alat butki yang tersimpan dalam alat optic merupakan alat butki yang sah.

    2. Keterangan korban dan ditambah alat butki lain sudah dapat dipergunakan untuk membuktikan, bahwa terpidana bersalah.

    3. Berdasarkan bukti permualaan yang cukup, dapat dilakukan penyadapan alat komunikasi, penyadapan harus mendapat ijin Ketua Pengadilan dan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.

    4. Penyidik, penuntut umum maupun hakim dapat mengajukan permohonan pemblokiran rekening tersangka/terdakwa.

    5. Saksi atau korban dapat diperiksa tanpa kehadiran terdakwa.

    6. Pemeriksaan terhadap korban/saksi anak memprhatikan kepentingan anak.

    7. Pemeriksaan sidang korbannya anak, dilaksanakan secara tertutup.

    8. Dalam hal saksi/korban anak, mereka wajib didampingi oleh orang tua, orang tua asuh, advokat atau pendamping lainnya.

    9. Pemeriksaan terhadap saksi/korban anak atas persetujuan hakim dapat dialkukan diluar persidangan, jalannya sidang direkam dan harus dilakukan didepan pejabat yang berwenang.

    10. Dalam hal terdakwa tidak hadir dapat dilaksankan pemeriksaan secara in-absentia.

    11. Apabila terdakwa hadir pada sidang-sidang berikutnya, maka terdakwa wajib diperiksa. Segala keterangan saksi atau alat bukti lain yang telah diperiksa tidak perlu diperiksa ulang dan dianggap sudah didengar oleh terdakwa.

    12. Putusan pengadilan Ib-absentia diumumkan oleh Penuntut Umum pada papan pengumuman yang tersedia di pengadilan, kantor pemerintah daerah atau dibertahukan kepada keluarganya atau kuasanya.

    13. Subsider pidana denda paling lama 1 tahun.

    14. Denda restitusi diputuskan bersamaan dengan putusan hakim.

    15. Restitusi dibayar sejak putusan pengadilan tingkat 1, atau dapat dibayar paling lama 14 hari setelah putusan.

    16. Pembayaran dapat diberikan secara langsung ke pihak korban atau melalui pengadilan.

    17. Apabila dalam waktu 14 hari restitusi tidak di bayar, maka hakim memberi peringatan kepada pelaku.

    18. Dalam waktu 14 apabila pelaku tetap tidak mau membayar, maka hakim dapat memerintahkan kepada JPU agar melakukan penyitaan terahap harta kekayaan pelaku.

    19. Apabila tetap tidak terbayar, maka resitusi dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun.

About Robby aneuknangroe

konsultasikan masalah Hukum Anda, Saya siap membatu secara gratis.

Posted on 27 September 2013, in Pidana materil and tagged . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Ada pertanyaan?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: