PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG BERASAL DARI RUU USULAN PRESIDEN.

Ada tiga lembaga yang memiliki otoritas untuk melakukan perancangan sekaligus mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) yaitu Presiden, DPR dan DPD. Selanjutnya Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005 membagi proses perancangan undang-undang di intern pemerintah dalam dua macam, yaitu perancangan RUU berdasarkan proregnas dan perancangan RUU yang tidak berdasarkan prolegnas.

Perancangan RUU yang berdasarkan prolegnas dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

  1. Pemrakarsa dalam menyusun RUU dapat terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik yang dilakukan secara bersama-sama dengan Departemen yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undang (Departemen Kehakiman dan HAM). Pelaksanaan penyusunan naskah akademik dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian.

  2. Dalam penyusunan RUU,pemrakarsa membentuk panitia antar departemen yang terkait dengan lingkup substansi RUU. Dalam rangka pembentukan panitia antar departemen, pemrakarsa mengajukan surat permintaan keanggotaan panitia antar departemen kepada Menteri Kehakiman dan HAM dan menteri/pimpinan lembaga terkait.

  3. Ketua panitia antar departemen melaporkan perkembangan penyusunan RUU dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada pemrakarsa untuk memperoleh keputusan atau arahan.

  4. Ketua panitia antar departemen menyampaikan perumusan akhir RUU kepada pemrakarsa disertai dengan penjelasan secukupnya. Pemrakarsa dapat menyebarluaskan RUU kepada masyarakat dalam rangka penyempurnaan oleh panitia antar departemen.

  5. Pemrakarsa menyampaikan RUU kepada Menteri Kehakiman dan HAM dan menteri/ pimpinan lembaga terkait dalam rangka harmonisasi konsepsi dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya memberikan pertimbangan dan paraf persetujuan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak RUU diterima.

  6. Jika pemrakarsa melihat adanya perbedaan diantara pertimbangan yang diberikan, maka pemrakarsa bersama dengan Menteri Kehakiman dan HAM menyelesaikan perbedaan tersebut dengan menteri/pimpinan lembaga terkait yang bersangkutan.

  7. Apabila upaya penyelesaian tidak memberikan hasil, maka Menteri Kehakiman dan HAM melaporkan secara tertulis kepada Presiden untuk memperoleh keputusan dan perumusan ulang RUU dilakukan oleh pemrakarsa bersama-sama dengan Menteri Kehakiman dan HAM.

  8. Apabila RUU tersebut tidak memiliki permasalahan lagi baik dari segi substansi maupun dari segi perancangan perundang-undangan, pemrakarsa mengajukan RUU tersebut kepada Presiden guna disampaikan kepada DPR dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman dan HAM.

  9. Setelah Presiden menerima RUU tersebut dan jika Presiden berpendapat bahwa RUU tersebut masih mengandung permasalahan , maka Presiden menugaskan Menteri Kehakiman dan HAM dan pemrakarsa untuk mengkoordinasikan kembali penyempurnaan RUU tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya penugasan tersebut.

Skema proses penyusunan RUU dari Presiden :

Perguruan tinggi atau

pihak ketiga lainnya.

K egiatan Teknis Perancangan

Biro Hukum atau

Satuan kerja bidang

Perundang-undangan di Departemen.

Lembaga Pemrakarsa

Hasil diserahkan ke panitia antar departemen

Program legilasi Nasional

Pemerkasa bersama Depkeh & HAM menyusun Naskah Akademik

Dibentuk panitia antar departemen

Harmonisasi

Pejabatteknisyangmenguasai permasalahanyang diatur.

Ahli hukum dari departemenatau lembaga pemrakarsaRUU.

Departemen atau lembagayang terkait.

Pemrakarsa

menyampaikan RUU kepada pimpinan

lembaga/menteri teft ait dalam rangka

harmonisasi konsepsi dan teknik

perancangan

perundang-undangan.

Panitia Antar Departemen

meminta pendapat atau

pertimbangan terhadap

RUU dari:

Menkeh & HAM danmenteri.

Pimpinan lembagalainnya.

Perguruan tinggi

Orsospol, profesi, dlL

Jika . pemrakasa melihai

adanya perbedaan diantara pertimbangan yang

diberikan maka pemrakarsa

beserta menteri/pimpinan

lembaga menyelesaikan

perbedaan tersebut.

Apabilaupaya penyelesaian

tidak membawa hasil, maka

Menkeh & HAM melaporkan secara tertulis kepada

presiden untuk memperoleh

keputusan ulang RUU

dilakukan – pemrakarsa

bersama Menkeh & l-lAM.

Apabila RUU tersebut tidak

memi,iki pemasalahan lagi

baik dari segi substansi maupun dari segi

peencangan perundang

undangan. Pemrakarsa

mengajukan RUU tersebut

kepada presiden guna

disampaillan kepada DPR.

Jika presiden berpendapat bahwa masih mengandung

permasalahan maka presUen menugaskan Menhukham dan

pemrakarsa

mengkoordinasikan

kembali penyempurnaan

RUU.

Jika disetujui Presiden

Dalam janga waktu

30 hari kerja sejak

penugasan RUU

disampakan

kepada Presiden.

Presiden mengeluarkan Inpres

Skema Proses Pembentukan UU Yang berasal dari RUU usul Presiden

Presiden mengajukan RUUkepada pimpinanDPR bersamanaskah akademik dan suratpengantar peresiien.

Pengesahan

DPD memberikan pertimbangan tertulis thd RUU yg berkaitan dgn APBD, pajak, pendidikan dan agama sebelum memasuki tahap pembahasan DPR bersama Presiden

Pengambilan keputusan oleh Rapat Paripurna

T I N G K A T II

Pimpinan DPR membagikan RUU kepada anggota DPR dalam rapat paripurna dan juga kepada DPD jika menyangkut wewenang DPD

Pendapat akhir Fraksi

DPD mulai membahas RUU, paling lambat 60 hari kerja sejak RUU diterima

Laporan hasil pembicaraan tingkat I

Pembahasan berdasarkan DIM bersama Pemerintah

Rapat dengar pendapat Umum

T I N G K A T I

Jawaban Pemerintah atas pemendangan umum Fraksi ( dan DPD )

Pemendangan umum Fraksi, dan juga DPD bila RUU dalam lingkup wewenang DPD

Pembahasan RUU

Dalam keadaan tertentu, pemrakarsa dapat menyusun RUU di luar prolegnas setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin pemrakarsa kepada presiden, dengan disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan RUU yang meliputi:

  1. Urgensi dan tujuan penyusunan;

  2. Sasaran yang ingin diwujudkan; :

  3. Pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur;

  4. Jangkauan serta arah pengaturan.

Keadaan tertentu yang dimaksudkan disini adalah:

  1. Menetapkan Perpu menjadi UU;

  2. Meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional ;

  3. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi;

  4. Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam atau

  5. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi DPR dan Menteri Kehakiman dan HAM.

Perancangan RUU di luar prolegnas dilakukan berdasarkan tahapan sebagai berikut:

  1. Pemrakarsa wajib mengkonsultasikan konsepsi pengaturan RUU tersebut kepada Menteri Kehakiman dan HAM dalam rangka pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU;

  2. Menteri Kehakiman dan HAM mengkoordinasikan pembahasan konsepsi tersebut dengan pejabat yang berwenang mengambil keputusan, ahli hukum, dan/atau perancang peraturan perundang-undangan dari lembaga pemrakarsa dan rembaga terkait lainnya dan dapat pula melibatkan perguruan tinggi dan atau organisasi dibidang sosial, politik, profesi dan kemasyarakatan lain sesuai dengan kebutuhan;

  3. Apabila koordinasi tidak menghasilkan keharmonisan, kebulatan, dan kemantapan konsepsi RUU,maka Menteri Kehakiman dan HAM dan pemrakarsa melaporkannya kepada Presiden disertai dengan penjelasan mengenai perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan, untuk memperoleh keputusan atau arahan. Keputusan dan arahan ini sekarigus merupakan persetujuan izin prakarsa penyusunan RUU;

  4. Apabila koordinasi telah menghasilkan keharmonisan, kebulatan dan kemantapan konsepsi, mgka pemrakarsa, menyampaikan konsepsi RUU kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman dan HAM, guna mendapat persetujuan. Atas dasar persetujuan Presiden ini, pemrakarsa membentuk Panitia Antardepartemen. Tata cara pembentukan Panitia Antardepartemen dan penyusunan RUU dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang penyusunan RUU berdasarkan prolegnas (lihat pasal 6 sampai dengan pasal 20 PP Nomor 68 Tahun 2005).

About Robby aneuknangroe

konsultasikan masalah Hukum Anda, Saya siap membatu secara gratis.

Posted on 27 September 2013, in Per-uuan. Bookmark the permalink. 1 Komentar.

  1. apa ada perubahan ?

Ada pertanyaan?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: