PROSES PEMBENTUKAN UU YANG BERASAL DARI RUU USULAN DPD

RUU yang berasar dari DPD dapat diajukan oleh panitia Perancang Undang-undang (PPUU) atau panitia Ad Hoc (PAH). Usul pembentukan RUU dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya ¼ (seperempat) jumlah anggota DPD. Usul pembentukan RUU harus dilengkapi dengan latar belakang, tujuan dan pokok-pokok pifiran, daftar nama, nama popvinsi dan tanda tangan pengusul. usul RUU ataupun usul pembentukan RUU disampaikan kepada PPUU. Pimpinan PPUU menyampaikan usul RUU atau usul pembentukan RUU kepada pimpinan DPD. Pada sidang paripurna berikutnya pimpinan sidang harus memberitahukan dan membagikan naskah usul RUU atau usul pembentukan RUU kepada anggota.

Sidang paripurna akan memutuskan apakah usul RUU atau usul pembentukan RUU tersebut diterima, ditotak atau diterima dengan perubahan. Sebelum sidang paripurna memutuskan, pengusul terlebih dahulu diberi kesempatan untuk menjelaskan usulnya, demikian pula anggota juga diberi kesempatan untuk memberikan pendapat.

Jika sidang paripurna memutuskan menerima usulan dengan perubahan, maka DPD menugaskan PPUU untuk membahas dan menyempurnakan usulan tersebut. Naskah RUU yang telah diperbaiki tersebut disampaikan kembali kepada pimpinan DPD untuk dikirimkan kepada pimpinan DPR dan presiden disertai dengan penjelasan dan naskah akademiknya. Dalam hal sidang paripurna memutuskan menerima usulan tanpa perubahan, maka usulan RUU tersebut langsung dikirimkan oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden.

Setelah pimpinan DPR menerima RUU usulan DPD, kemudian memberitahukan kepada anggota DPR pada rapat paripurna berikutnya. DPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan DPD mengenai tanggal diumumkannya RUU usulan DPD kepada anggota DPR dalam rapat paripurna DPR.

Bamus, komisi atau Bareg yang ditunjuk bersama dengan anggota alat kelengkapan DPD membahas RUU usulan DPD tersebut. Hasil pembahasannya disampaikan dalam rapat paripurna DPR. itu pimpinan DPR menyampaikan RUU usulan DPD yang telah dibahas bersama DPR kepada presiden disertai dengan permintaan untuk menunjuk menteri yang akan mewakili presiden dalam pembahasan di DPR.

About Robby aneuknangroe

konsultasikan masalah Hukum Anda, Saya siap membatu secara gratis.

Posted on 27 September 2013, in Per-uuan. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Ada pertanyaan?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: