PROSES PEMBENTUKAN UU YANG BERASAL DARI RUU USULAN DPR

Alat kelengkapan atau badan yang biasanya mengusulkan dan melakukan proses perancangan suatu RUU adarah Fraksi, Badan Legislasi (Baleg), Komisi, gabungan Komisi dan minimal 13 anggota DPR secara kolektif. RUU yang berasal dari Fraksi dipersiapkan oleh partai dimana partai membentuk tim pakar yang menyusun masukan masyarakat melalui dewan pengurus pusat dan dewan pengurus daerah partai guna dijadikan bahan dalam menyiapkan RUU yang akan diusulkan.

Pengajuan RUU usul inisiatif DPR disampaikan secara tertulis oleh beberapa anggota DPR atau pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi atau pimpinan Baleg kepada pimpinan DPR dengan menyertakan keterangan atau naskah akademik yang mendasari pemikiran atas RUU yang diajukan, daftar nama pengusul dan tanda tangan, serta nama fraksinya. Pimpinan DPR selanjutnya akan meminta Badan Musyawarah (Bamus) untuk menjadwalkan RUU usul inisiatif tersebut untuk dibahas dalam rapat paripuma guna mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota DPR untuk dijadikan RUU usul DPR.

Dalam rapat paripurna berikutnya setelah diterimanya RUU usul inisiatif pimpinan DPR menginformasikan kepada anggota DPR mengenai masuknya RUU inisiatif tersebut dan sekaligus membagikan naskah RUU kepada anggota DPR. Tahapan berikutnya rapat paripurna akan memberikan kesempatan kepada , fraksi untuk memberikan pendapatnya. Selanjutnya rapat paripurna akan memutuskan apakah RUU tersebut secara prinsip dapat diterima sebagai RUU usul DPR.

Keputusan rapat paripurna dapat berupa:

(1) persetujuan tanpa perubahan,

(2) persetujuan dengan perubahan dan

(3) penolakan.

Jika rapat paripurna memutuskan untuk menyetujui dengan perubahan, maka DPR akan menugaskan komisi, baleg, atau panitia khusus (pansus) untuk menyempurnakan RUU tersebut. Setelah dilakukan penyempurnaan, RUU tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR,untuk selanjutnya pimpinan DPR menyampaikan surat kepada presiden mengenai RUU usul DPR tersebut. Jika rapat paripurna memutuskan untuk menyetujui tanpa perubahan, maka pimpinan DPR menyampaikan RUU kepada presiden dan kepada pimpinan DPD jika RUU tersebut berada dalam lingkup kewenangan DPD.

About Robby aneuknangroe

konsultasikan masalah Hukum Anda, Saya siap membatu secara gratis.

Posted on 27 September 2013, in Per-uuan. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Ada pertanyaan?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: