Aspek-Aspek Umum Hukum Acara MK

A. PERMOHONAN

Sebagai lembaga peradilan, MK menjalankan wewenang yang dimiliki berdasarkan permohonan yang diterima. Istilah yang digunakan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 adalah “permohonan” bukan “gugatan” seperti dalam hukum acara perdata.

 Istilah “permohonan” memang seolah-olah menunjukkan bahwa perkara yang diajukan bersifat satu pihak (ex parteatau voluntair), padahal dalam kelima wewenang yang dimiliki MK dapat dikatakan empat diantaranya terdapat pihak termohon. Istilah “permohonan” digunakan, menurut Maruarar Siahaan, adalah karena nuansa kepentingan umum yang dominan dalam setiap perkara yang ditangani MK Walaupun suatu perkara diajukan oleh individu warga negara, namun putusannya berlaku umum dan mempengaruhi hukum dan ketatanegaraan.
Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi.Dengandemikian setiap permohonan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dibuat 12 rangkap.Di dalam permohonan harus diuraikan secara  jelas perkara yang dimohonkan terkait dengan salah satu wewenang MK. Permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan dimaksud, walaupun tidak menutup kemungkinan pemohon atau pihak terkait mengajukan bukti tambahan dalam proses persidangan

B. PENDAFTARAN PERMOHONAN DAN SIDANG

 


				

About Robby aneuknangroe

konsultasikan masalah Hukum Anda, Saya siap membatu secara gratis.

Posted on 2 Oktober 2013, in Hk. Acar MK and tagged , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Ada pertanyaan?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: