PENGANTAR HUKUM PEIKATAN

Perumusan mengenai Pengertian atau Definisi Perikatan pada umumnya diberikan oleh para sarjana. Pengertian atau definisi Perikatan adalah merupakan doktrin atau hanya ada dalam lapangan Ilmu Pengetahuan.

Menurut R. Subekti :

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara 2 pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu

Menurut Dr. Achmad Busro :

Pada prinsipnya Perikatan adalah terdapatnya hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan

Menurut Pitlo :

Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang  bersifat harta kekayaan antara 2 orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi

Dari definisi yang terdapat diatas, dapat kita simpulkan bahwa yang diatur dalam hukum perikatan adalah hubungan hukum para pihak yang mengikatkan diri, sehingga timbulnya hak dan kewajiban. Dari definisi diatas pula dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek dari perikatan adalah orang atau badan hukum dan yang menjadi objeknya adalah berupa prestasi.

 PERIKATAN MENURUT DOKTRIN (AJARAN PARA AHLI HUKUM)

Menurtut J. Satrio, hukum perikatan dibagi menjadi 4 bidang :

  1. Hukum Pribadi
  2. Hukum Keluarga
  3. Hukum Kekayaan
  4. Hukum waris

SISTEMATIKA KUH PERDATA TENTANG PERIKATAN

Diatur dalam Buku III KUH Perdata yang terdiri dari :

  1. BAB I    tentang Perikatan-perikatan pada umumnya
  2. BAB II   tentang Perikatan-Perikatan yang lahir dari Perjanjian
  3. BAB III  tentang Perikatan-Perikatan yang dilahirkan dari Undang-Undang
  4. BAB IV  tentang Hapusnya Perikatan

 KETENTUAN KHUSUS TENTANG PERIKATAN

Ketentuan khusus ini merupakan penjabaran dari ketentuan umum sehingga sepajang tidak diatur dalam ketentuan khusus maka perjanjian yang dibuat harus mengikuti ketentuan-ketentuan umum dalam KUH Perdata. Dengan kata lain ketentuan khusus ini diatur diluar KUH Perdata. (Baca lex spesialis)

Contoh : Perjanjian tentang Hak Tanggungan yang diatur dalam UU. No. 4 tahun 1996 tetang Hak tangungan, UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

SUMBER PERIKATAN

Sumber perikatan terbagi menjadi 2

  1. Perikatan yang bersumber dari perjanjian atau persetujuan para pihak.
  2. Perikatan yang bersumber dari undang-undang

Perikatan yang bersumber dari perjajian, harus terlebih dahulu disepakati oleh para pihak barulah perjanjian tersebut mengikat. Perikatan yang bersumber dari UU tanpa diperjanjikan perikatan tersebut tetap mengikat para pihak.

About Robby aneuknangroe

konsultasikan masalah Hukum Anda, Saya siap membatu secara gratis.

Posted on 11 Oktober 2013, in HK. PERIKATAN and tagged , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Ada pertanyaan?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: