Kronologi Perampokan BLBI

Berbicara tentang skandal BLBI kita harus melihat secara komperhensif agar fair. Yaitu mulai dari awal terjadinya krisis moneter thn 97

Dari situ kita akan melihat betapa bangsa ini telah dirampok secara licik dan habis2an baik oleh asing maupun oleh anak2 bangsa sendiri Read the rest of this entry

TENTANG PEMBANTARAN

By @masalahukum

1. Istilah pembantaran ditemukan dalam hukum acara pidana.

2. Pembantaran penahanan merupakan penundaan penahanan sementara terhadap tersangka karena alasan kesehatan. Read the rest of this entry

Korupsi Sektor Migas

Oleh : Marwan Batubara
Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS)

SEJAK – Dicokoknya Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini pada 13 Agustsu 2013, hingga saat ini KPK telah menyita uang sekitar US$ 1,22 juta. Uang diperoleh saat tertangkap tangan, ruang kerja Sekjen ESDM, deposit box di Bank Mandiri dan brankas SKK Migas. Operasi KPK menjadikan Rudi, Simon Tanjaya (Kernel Oil) dan Deviardi (pelatih golf) sebagai tersangka. KPK mencekal 3 pejabat SKK, yakni Agus S. R. (Divisi Komersialisasi Minyak & Kondensat), Popi A. N. (Divisi Komersial Gas) dan Iwan Ratwan (Divisi Operasi).

Jumlah suap yang diberikan kepada Rudi tergolong kecil jika dibanding dengan potensi rente yang dapat diraih dari berbagai bidang industri migas. Triliunan Rp temuan BPK di sektor migas periode 2000-2012 mengkonfirmasi hal ini. Di benak masyarakat berkembang persepsi, sektor migas memang sarat korupsi yang telah akut. Lahan korupsi sektor migas dan solusi yang mungkin diambil dibahas dalam tulisan ini.

Jenis kegiatan yang dapat menjadi lahan korupsi antara lain pada penetapan cost recovery (CR), penjualan minyak bagian negara, lelang wilayah kerja (WK), perpanjangan kontrak, alokasi penjualan gas dan penetapan sub-kontraktor jasa pendukung. Dalam penetapan CR, modus yang dilakukan berupa penggelembungan CR dan pemasukan pekerjaan tidak relevan CR atau bertentangan dengan PP CR No.79/2010. Dugaan korupsi jenis ini sering dilaporkan BPK, dan untuk 2010-2012 besarnya adalah US$ 221,5 juta atau sekitar Rp 2,3 triliun. Read the rest of this entry

PENGANTAR HUKUM PEIKATAN

Perumusan mengenai Pengertian atau Definisi Perikatan pada umumnya diberikan oleh para sarjana. Pengertian atau definisi Perikatan adalah merupakan doktrin atau hanya ada dalam lapangan Ilmu Pengetahuan.

Menurut R. Subekti :

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara 2 pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu

Menurut Dr. Achmad Busro :

Pada prinsipnya Perikatan adalah terdapatnya hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan

Menurut Pitlo :

Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang  bersifat harta kekayaan antara 2 orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi

Dari definisi yang terdapat diatas, dapat kita simpulkan bahwa yang diatur dalam hukum perikatan adalah hubungan hukum para pihak yang mengikatkan diri, sehingga timbulnya hak dan kewajiban. Dari definisi diatas pula dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek dari perikatan adalah orang atau badan hukum dan yang menjadi objeknya adalah berupa prestasi.

 PERIKATAN MENURUT DOKTRIN (AJARAN PARA AHLI HUKUM)

Menurtut J. Satrio, hukum perikatan dibagi menjadi 4 bidang :

  1. Hukum Pribadi
  2. Hukum Keluarga
  3. Hukum Kekayaan
  4. Hukum waris

SISTEMATIKA KUH PERDATA TENTANG PERIKATAN

Diatur dalam Buku III KUH Perdata yang terdiri dari :

  1. BAB I    tentang Perikatan-perikatan pada umumnya
  2. BAB II   tentang Perikatan-Perikatan yang lahir dari Perjanjian
  3. BAB III  tentang Perikatan-Perikatan yang dilahirkan dari Undang-Undang
  4. BAB IV  tentang Hapusnya Perikatan

 KETENTUAN KHUSUS TENTANG PERIKATAN

Ketentuan khusus ini merupakan penjabaran dari ketentuan umum sehingga sepajang tidak diatur dalam ketentuan khusus maka perjanjian yang dibuat harus mengikuti ketentuan-ketentuan umum dalam KUH Perdata. Dengan kata lain ketentuan khusus ini diatur diluar KUH Perdata. (Baca lex spesialis)

Contoh : Perjanjian tentang Hak Tanggungan yang diatur dalam UU. No. 4 tahun 1996 tetang Hak tangungan, UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

SUMBER PERIKATAN

Sumber perikatan terbagi menjadi 2

  1. Perikatan yang bersumber dari perjanjian atau persetujuan para pihak.
  2. Perikatan yang bersumber dari undang-undang

Perikatan yang bersumber dari perjajian, harus terlebih dahulu disepakati oleh para pihak barulah perjanjian tersebut mengikat. Perikatan yang bersumber dari UU tanpa diperjanjikan perikatan tersebut tetap mengikat para pihak.

HAK-HAK ATAS TANAH

Hukum agraria nasional mengenal dua bentuk hak atas tanah: hak primer dan hak sekunder, hak primer adalah hak langsung dari hak bangsa indonesia, yang dapat dimiliki oleh seseorang taua badan hukum. Hak primer adalah hak yang tidak bersumber langsung dari hak bangsa indonesia, bersifat sementara dan waktunya terbatas.

Hak primer atas tanah terdiri dari

  1. Hak milik atas tanah;
  2. Hak guna usaha (HGU);
  3. Hak guna bangunan (HGB);
  4. Hak pakai;

Sedangkan hak sekunder terdiri dari:

  1. Hak gadai;
  2. Hak bagi hasil;
  3. Hak menumpang;
  4. Hak menyewa atas tanah pertanian;

Pasal 16 UUPA memuat tujuh macam hak atas tanah, yaitu:

  1. Hak milik
  2. Hak guna usaha (HGU);
  3. Hak guna bangunan (HGB);
  4. Hak pakai
  5. Hak sewa
  6. Hak membuka hutan
  7. Hak memungut hasil hutan

 

 

%d blogger menyukai ini: